Riau Book - Pihak Badan Pembuat Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Riau, Kamis (7/4/2016) megajukan pembuatan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pola Pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Pembangunan Wilayah.

Draf Ranperda langsung diserahkan oleh Ketua BP2D DPRD Riau, Asri Auzar ke Wakil Ketua DPRD Riau, Manahara Manurung.

Pengajuan dirangkai dalan kegiatan Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau, Manahara Manurung di dampingi oleh Wakil Ketua Sunaryo.  Pihak Pemerintah langsung dihadiri oleh Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rahman.  Turut hadir Forkopimda dan beberapa Kepala SKPD di lingkungan Pmprov.

Sebelum penyerahan draf Ranperda, BP2D DPRD Riau menyampaikan pidato pengantarnya yang dibacakan oleh salah seorang anggota Septina Primawati Rusli.   Menurutnya landasan Yuridis pembentukan Ranperda adalah UU No 25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Darah, UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Kemudian Perpres RI No 67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemrintahdengan Badan Usaha Dalam penyediaan Infrastruktur, Perpres RI No 12 tahun 2010 tentang Prubahan Atas Peraturan Presiden No 67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha DalamPenyedian Infrastruktur, Perpres RI No 56 tahun 2011tentang Perubahan ke dua atasd Perprs RI No 67 tahun 2004 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Adan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Perpres RI No 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur da Pemen Perencanaan Pembangunan Nasional No 3tahun 2012 tentangPanduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrstruktur.

Sementara itu mengenai Materi Muatan Perda adalah Konsideran terdiri dari Meninbangdan Mengingat yang memuat landasan Filosofi, Sosilogis dan Yuridis.  Desideratum, yang memuat adanya pernyataan wakil rakyat DPRD Riau dan Pemprov menytujui adanya Perda.

"Motivasi pemerintah dalam melakukan upaya kemitraan pemerintah dan swasta untuk menarik penanaman modal pribadi, untuk meningkatkan efisiensi dan menggunakan sumber daya lebih efektif dan untuk memperbaiki sektor melalui relokasi aturan, inisiatif dan tanggung jawab," kata Septina. (RB/MC)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau