Riau Book - Fahri Hamzah sebelumnya datang berkunjung ke Provinsi Riau. Dia bertemu sengan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arayadjuliandi Rachman.

Namun setelah itu, kemudian beredar Surat keputusan Majelis Tahkim DPP PKS mengenai pemberhentian keanggotaan Fahri Hamzah di media sosial, Minggu (3/4/2015).

Surat itu menjelaskan hasil tata Beracara Penegakan Disiplin Beroganisasi PKS dan sidang putusan Majelis Tahkim DPP PKS.

Surat satu lembar itu tampaknya sengaja disebarluaskan ke media sosial. Karena, beberapa lembar dari surat putusan itu tidak ikut dipublikasikan. Pengunggah sengaja ingin menunjukkan inti dari surat putusan yang ditetapkan 11 Maret 2016 itu. Yakni, putusan pemberhentian Fahri Hamzah dari keanggotaan PKS.

Saat dikonfirmasi, Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, tidak mengetahui keaslian surat putusan itu.

"Saya tidak tahu keaslian surat yang beredar tersebut. Jadi saya tidak bisa mengomentari surat tersebut," kata Sohibul Iman kepada pers melalui pesan media sosial WhatApps, Minggu (3/4/2016).

Sohibul mengakui bila Majelis Tahkim DPP PKS telah membuat keputusan mengenai Fahri Hamzah. Namun, keputusan itu belum disiarkan kepada publik.

"Bahwa ada keputusan Mahkamah Partai (di PKS disebut Majelis Tahkim atau MT) terkait saudara Fahri Hamzah itu betul, tapi kami belum mempublikasi keputusan tersebut," kata dia.

Ia menambahkan, "Kami berpegang pada taat asas. Sebelum dipublikasi ke luar, kami harus menyampaikan dulu keputusan tersebut kepada yang bersangkutan."

Sohibul menegaskan, tak ada pihak lain yang berwenang menyampaikan keputusan Majelis Tahkim DPP PKS kecuali dirinya. Dia juga mengakui telah menandatangai Surat Keputusan DPP tertanggal 1 April 2016 mengenai Fahri Hamzah.

"Saya selaku Presiden PKS adalah pihak yang berwenang menyampaikan keputusan MT tersebut kepada Fahri Hamzah dalam bentuk SK DPP PKS. Saya sudah menandatangani SK DPP tersebut bertanggal 1 April 2016 dan tadi malam saya sudah meminta pihak sekretariat untuk segera mengirimkannya," kata dia.

Namun, Sohibul tak bisa memberitahu isi SK DPP PKS sebelum surat itu betul-betul diterima Fahri Hamzah.

"Saya akan cek apakah surat tersebut sudah sampai kepada yang bersangkutan atau belum. Karena itu saya belum bisa memberitahu isi SK DPP dan Keputusan MT sebelum jelas surat itu sampai kepada yang bersangkutan," ujar mantan Wakil Ketua DPR periode 2009-2014 itu.

Sementara itu, Fahri Hamzah belum mengkorfimasi mengenai surat tersebut. Hingga berita ini diturunkan, pers belum mendapat tanggapan dari pihak yang bersangkutan. (RB/mtv)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau