Riau Book - Pasca tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa hari yang lalu, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi mulai berkicau.

Dalam 'kicauannya" itu, beberapa nama di kerabat pejabat Pemprov DKI muncul. Orang-orang ini disebutnya sebagai pelaku utama di balik kasus pemulusan pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (raperda) reklamasi teluk Jakarta yang membelitnya.

Dalam pemeriksaan di KPK, Sanusi menyampaikan orang itulah yang mengatur pertemuan antara dirinya dengan bos PT Podomoro, dengan pejabat Pemprov DKI hingga pertemuan dengan sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta. Bahkan, orang itu juga turut andil dalam mengatur jumlah uang yang harus diserahkan ke pihak DPRD DKI Jakarta, termasuk ke Sanusi.

"Dia punya hubungan kekerabatan yang cukup erat dengan eksekutif. Mungkin (kerabat,-red) DKI 1," beber Krisna usai menemui Sanusi di Polres Jakarta Selatan, Jakarta, Sabtu (2/4) petang.

Krisna mengatakan, Sanusi sudah menyampaikan keterangan ini ke penyidik KPK dalam pemeriksaan pada Jumat malam. Artinya sekarang makin jelas, makin terang kasus ini seperti apa.

"Bahwa di sini ada seseorang, di mana kapasitasnya bukan sebagai legislatif, bukan sebagai eksekutif, dan bukan bagian PT Podomoro, tapi mengatur acara ini semua. Artinya, bahwa terjadinya peristiwa ini diatur oleh seseorang. Itu ada di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) klien kami," sambungnya.

Dalam pemeriksaan di KPK, lanjut Krisna, Sanusi juga menyebutkan orang tersebut berasal dari pihak swasta dan menjadi kerabat dari pejabat Pemprov DKI Jakarta. Namun, ia hanya menduga-duga saat ditanya lebih lanjut perihal pihak eksekutif yang menjadi kerabat pengatur rancangan perda reklamasi itu.

Ia hanya menegaskan, orang tersebut layak diperiksa oleh penyidik KPK dan dimintai pertanggungjawaban.

"(Sanusi tahu) karena sering koordinasi dengan orang ini, orang yang menjembatani pihak swasta, pihak eksekutif, pihak legislatif. Nah, orang ini lah yang mengatur dari semua-semuanya," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Sanusi terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) menerima suap miliaran rupiah dari pihak PT Agung Podomoro Land terkait pemulusan pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (raperda) reklamasi teluk Jakarta. Hingga saat ini, ia masih dalam pemeriksaan KPK. (RB/bun)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau