Riau Book - Pihak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) membantah jika mereka lah yang telah menghentikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PMPM) Mandiri Pedesaan yang selama beberapa tahun ini berkarya di berbagai penjuru nusantara.

Seperti diungkapkan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Ahmad Erani Yustika, Kamis (31/3), diakui bahwa pemerintahan sebelumnya memiliki program yang disebut PNPM Mandiri.

"Program tersebut melahirkan dua istilah pendamping desa, yakni fasilitator kabupaten/kota dan fasilitator kecamatan. Mereka direkrut dan dikontrak sejak 2007, dan berakhir pada Desember 2014 seiring berakhirnya program PNPM," ujar Erani, Kamis (31/3/2016).

Hal ini sekaligus menampik anggapan bahwa Kemendesa PDTT adalah kementerian yang menghentikan program PNPM.

"Kontrak telah berakhir sejak di bawah naungan Kemendagri. Bukan kami (Kemendesa PDTT) yang mengakhiri PNPM. Bahkan dalam BAST telah ditujukan kepada gubernur dan bupati tentang pengendalian PNPM. Berarti, aktivitas PNPM masih berlangsung di kalangan masyarakat dengan pembinaan oleh pemerintah daerah sehingga pemda dapat melanjutkan kontrak yang bersumber dari dana APBD," terangnya.

Kemudian pada 1 Juli 2015, lanjut Erani, Kemendesa PDTT mengaktifkan kembali eks PNPM dengan menjadikan fasilitator kabupaten/kota sebagai tenaga ahli desa yang bertugas di kabupaten/kota, dan fasilitator kecamatan sebagai pendamping desa yang bertugas di level kecamatan.

"Kenapa kami aktifkan kembali? Pertama, pada masa itu Kementerian Keuangan telah mengucurkan dana desa tahap pertama sehingga membutuhkan pengawasan dan pendampingan. Sedangkan pada fase itu, kami masih dalam proses mempersiapkan rekrutmen pendamping desa yang baru. Untuk mengantisipasi kekosongan ini, maka kami putuskan untuk mengktifkan kembali eks PNPM," ujarnya.

Kontrak pertama yang dilakukan Kemendesa PDTT terhadap eks PNPM berlaku untuk 1 Juli hingga 31 Oktober 2015. Dengan asumsi bahwa dalam tenggat waktu tersebut proses rekrutmen pendamping desa yang dilaksanakan pemerintah provinsi telah selesai. Namun karena rekrutmen belum selesai sepenuhnya, Kemendesa PDTT kembali memperpanjang kontrak eks PNPM hingga 31 Desember 2015.

"Tapi ternyata, Desember 2015 juga belum sepenuhnya rampung. Masih ada tujuh provinsi yang belum selesai proses rekrutmennya. Akhirnya, kami memutuskan untuk memperpanjang kontrak kembali hingga 31 Maret 2016. Dan sekarang, proses rekrutmen sudah selesai sepenuhnya. Artinya, kontrak eks PNPM sudah berakhir 31 Maret 2016," terangnya.

Erani menerangkan, keputusan Kemendesa PDTT dalam mengaktifkan kembali eks PNPM tersebut adalah untuk memastikan dana desa dapat tersalurkan dan dimanfaatkan dengan baik.

"Dalam amanat Undang-Undang Desa, kami harus melakukan rekrutmen terbuka, transparan, dan adil. Maka semangat rekrutmen terbuka ini menjadi cita-cita kami," pungkasnya. (RB/okz)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau