Riau Book -Ketua Majelis Hakim sidang gugatan warga negara atau citizen law suit (CLS) terhadap Pemerintah Indonesia terkai bencana asap Riau, Ahmad Setio Pudjoharsoyo, meminta Presiden Joko Widodo untuk mengirim kuasanya pada sidang berikut.

Menurut Pudjo, hal ini perlu dilakukan berdasarkan peraturan dan perundangan berlaku demi kelancaran proses sidang untuk dilanjutkan dengan agenda mediasi.

"Kepada para pihak tergugat, dalam hal Pemerintah Indonesia Cq Presiden Joko Widodo diminta datang melalui kuasanya pada sidang Rabu pekan depan," sebut Pudjo.

Jika Presiden tak juga mengirim kuasanya, Pudjo berlandaskan peraturan dan perundangan menganggap tidak ada iktikad baik dari pemerintah.

Sedianya sidang hari ini menggangendakan pembacaan gugatan pihak penggugat, yaitu sejumlah LSM terkait tata kelola lingkungan, terutama kebakaran hutan dan lahan.

Karena kuasa Presiden tidak datang, begitu juga dengan tergugat Kementerian Kesehatan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia, sidang ditunda pekan depan.

Sementara itu, Koordinator Kuasa Hukum Penggugat, Indra Jaya meyakini jika gugatan yang mereka layangan ke pada pemerintah akan dimenangkan oleh PN Pekanbaru.

Indra yakin apa yang mereka gugat merupakan fakta, kondisi real di masyarakat selama bencana kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang melanda Riau.

"Kita yakin, karena secara fakta kondisi real 2015 itu kan kita sudah tahu, makanya kita yakin," sebutnya.

Penggugat meminta tergugat untuk membuat regulasi dan pertanggung jawaban mereka selaku pemerintah atas bencana Karlahut yang terus berulang di Riau.

Menurut Indra, regulasi menjadi bagian penting guna mengantisipasi terjadinya bencana serupa berkali-kali di Riau. "Kita meminta pertanggungjawaban para tergugat membuat regulasi-regulasi agar karlahut tidak terjadi lagi," tegasnya.

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau