Riau Book - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyayangkan kejadian ricuh antara pengemudi (driver) angkutan konvensional dan berbasis aplikasi Selasa (22/3/2016).

Menurut Ahok, sebenarnya angkutan berbasis aplikasi harus difasilitasi dengan regulasi dan aturan main yang jelas.

Dia bilang sama seperti di Singapura, di mana Uber dan Grab Taxy beroperasi secara resmi, seharusnya di Indonesia pun bisa demikian adanya.

"Jadi dia (di Singapura) juga disiapkan peraturannya. Boleh jalan, tetapi semua mobil harus bayar pajak sebagai perusahaan perorangan. Mesti tempelin stiker, bahwa ini Grab Taxy, atau Uber," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (23/3/2016).

Ahok bilang, bedanya dengan peraturan di Indonesia adalah di sini harus berbadan hukum, minimal koperasi.

"Saya kira, di situ permasalahannya," ucap Ahok. Ahok melihat yang terpenting adalah perusahaan perorangan tersebut mau membayar pajak. Begitu juga dengan penyedia aplikasinya.

"Perusahaan taksi juga enggak baik-baik amat kok. Minyak naik, harga dia naik. Minyak turun, enggak mau turun. Enggak bener juga monopoli. Armada dari luar kota, masuk," sambung Ahok.

Sebagai pelayanan publik, Ahok bilang tugasnya adalah mengadministrasikan keadilan sosial. Dengan begitu, baik bisnis konvensional maupun modern bisa tetap berjalan.

"Udah lah. Kita jangan saling teriak siapa yang enggak benar, ilegal. Saya cuma tidak ingin sopir taksi jadi korban. Kasihan kan gajinya enggak seberapa, diadu seperti itu," tandas Ahok.(kpc)