Riau Book - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti masih melakukan proses pengalihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Mulai bulan Oktober nanti urusan pengelolaan Sekolah Menengah itu berada di Provinsi.

"Kita sudah jadwalkan serah terima aset pada tanggal 2 Oktober nanti antara Bupati kepada Gubernur," ungkap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, M Arif MN.

Saat ini, kata Arif, masih dilakukan pendataan atau inventarisasi P3D antar tingkatan pemerintahan paling lambat 31 Maret 2016 dan serah terima personel, sarana dan prasarana serta dokumen (P2D) paling lambat tanggal 2 Oktober 2016.

"Berdasarkan Surat Edaran Kemendikbud nomor 3603/d/dm/2015 menyatakan Pemkab melalui Disdik segera melakukan Fasilitasi, Verifikasi, Validasi dan lainnya terkait pengalihan sub-urusan pengelolaan pendidikan menengah," ujarnya.

Untuk diketahui, berdasarkan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat perubahan pembagian urusan dalam pengelolaan bidang pendidikan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Pendidikan menengah (SMA/SMK) yang sebelumnya dikelola pemerintah kabupaten/kota berdasar UU tersebut kewenangan pengelolaannya beralih ke pemerintah provinsi.

Adapun ruang lingkup pembagian urusan bidang pendidikan meliputi 5 aspek, yakni Kebijakan Pendidikan, Kurikulum, Akreditasi, Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Perizinan Pendidikan.

Dari Hasil inventarisasi P3D yang dilakukan, nantinya akan menjadi dokumen dan dasar penyusunan RKPD, KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017 mendatang.

Ditanya nasib tenaga honorer di bidang pendidikan menengah di Kepulauan Meranti, Arif mengatakan meski belum menerima surat pastinya, ada harapan tenaga honorer daerah akan diakomodir Pemerintah Provinsi, namun tidak termasuk tenaga honorer komite.(MC)