Riau Book - Kalangan legislator di Komisi A DPRD Riau diberi mandat melanjutkan kerja Panitia Khusus (Pansus) monitoring berbagai perizinan baik perkebunan, kehutanan, pertambangan dan lingkungan hidup.

Merekapun berjanji akan melakukan pengawalan terhadap temuan yang sudah dilaporkan pada pihak berwajib. "Sehingga perusahaan 'nakal' ini betul-betul medapat sanksi atau dihukum terhadap pelanggaran yang dilakukan," kata Sekretaris Komisi A DPRD Riau yang juga mantan Ketua Pansus Monitoring, Suhardiman Amby akhir pekan pertama Maret 2016.

"Kami akan kawal ini, sehingga betul-betul ditindak lanjuti oleh pihak hukum sesuai dengan pelanggaran yang kita temukan di lapangan. Kita tidak main-main dengan apayang kita laporkan. Negara telah dirugikan triliunan rupiah dan merusak lingkungan," lanjutnya.

Disampaikan juga oleh Politisi Hanura Daerah Pemilihan Kuansing-Inhu ini, Komisi A juga akan melanjutkan kerja Pansus yang telah dibubarkan akhir tahun 2015 lalu. Sementara pekerjaannya belum rampung.

"Belum semuanya perusahaan yang dilakukan pemanggilan. Usaha di bidang Pertambangan satupun belum. Begitu juga HPH, dari 513 perusahaan Perkebunan, baru yang dipanggil sekitar 90-an Pabrik Kelapa Sawit dengan 183 unit belum juga dipanggil", jelasnya lagi.

Ditambahkan, dilanjutkan kerja Pansus ini sangat perlu dilakukan agar tidak ada kesan pilih kasih terhadap penyelidikan yang dilakukan.

"Tahab awal baru 33 perusahaan yang dilaporkan ke pihak hukum, 10 perusahaan ke Polda, 10 perusahaan ke Kejati, 10 ke Kementerian dan 3 perusahaan ke PPNS Dinas perkebunan dan kehutanan Riau. (MC)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau