Riau Book - Kabupaten Kampar termasuk salah satu daerah di Riau yang terkena imbas pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH). Namun Bupati Jefry Noer menegaskan itu bukan hambatan untuk percepatan pembangunan diakhir masa jabatannya.

"Mengenai peningkatan Pendapatan asli Daerah (PAD) saya meminta kepada Satuan Kerja Satker (Satker) terkait untuk dapat mengambil peluang-peluang sehingga akan dapat memberikan peningkatan PAD," kata Jefry Noer saat memberikan arahan kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di ruang rapat Kantor Bupati lantai III di Bangkinang pada Senin (29/2).

Misalnya, lanjut dia, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Pasar (Disperindagpas) memikirkan bagaimana cara yang paling efektif dalam membina pandai besi di Rumbio, apa saja kendalanya dan bagaimana pemasarannya.

"Ini akan mempunyai multi efek yang memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat," kata dia.

Begitu pula dengan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kampar, kata dia juga harus dapat melakukan pelayanan ke seluruh wilayah.

Sebab, lanjut dia, disinyalir banyak perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Kampar tidak memiliki izin dari Kampar tapi dari kabupaten/kota lain, apalagi yang berada di pinggiran kota Pekanbaru.

"BPTPM agar dapat mendata dan mengkaji ulang terhadap perizinan-perizinan yang ada di Kabupaten Kampar," tegasnya.

Hal tersebut juga berlaku bagi dinas-dinas yang dapat menghasilkan PAD untuk dapat bekerja keras dalam mencari peluang-pelunag yang ada semisal penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pajak papan reklame, izin dan pajak pendirian tower, dan lain sebaginya tentunya dengan pedoman pada ketentuan yang berlaku.

Hal ini mengingat pada akhir-akhir ini sumbangan yang diterima oleh Kabupaten Kampar yang bersumber dari Pusat seperti Dana Bagi Hasil (DBH) yang cenderung semakin menurun. "Oleh karena itu mari kita perketat ikat pinggang, sehingga program pembangunan tetap dapat terlaksana dengan maksimal, salah satunya adalah dengan peningkatan PAD," tukasnya. (RB/rls)