RiauBook - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan hukuman mati di Indonesia merupakan hukum positif yang masih diterapkan saat ini.

"Dalam konteks Indonesia, hukuman mati diberlakukan pada dua kejahatan yakni kejahatan narkoba dan korupsi," kata Lukman Hakim di Kendari, Sulawesi Tenggara, usai tatap muka dengan para toloh lintas agama di daerah itu, Sabtu (7/3/2015).

Alasannya, kata dia, karena kejahatan narkoba memiliki daya rusak terhadap generasi dan bangsa yang sangat tinggi demikian halnya dengan korupsi.

"Karena memiliki daya rusak terhadap generasi dan bangsa yang sangat tinggi, sehingga dua kejahatan itu memungkinkan untuk dihukum mati dan itu dibolehkan," katanya.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pemerintah hendak melakukan eksekusi tahap II terhadap 10 narapidana mati kasus narkoba. Rencana eksekusi diprotes sejumlah negara yang warganya masuk dalam daftar bakal ditembak mati, yakni terutama Australia dan Brasil.

Menurut Lukman, hukuman mati di Indonesia bukanlah sesuatu yang melanggar hak asasi manusia (HAM), karena pemahaman hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dasar adalah faham dimana HAM itu dimungkinkan untuk dibatasi semata-mata demi untuk menghormati HAM orang lain.

"Indonesia menganut HAM yang bisa dibatasi oleh undang-undang, bukanlah HAM yang tanpa batas atau bukan HAM liberal yang tanpa batas. Dimana pembatasan diberlakukan semata mata untuk terlindunginya HAM orang lain dan untuk menghormati orang lain," katanya.

Lukman menggambarkan, akibat ulah para pengedar narkoba sehingga menyebabkan orang meninggal sekitar 50 orang setiap hari di Indonesia. Bahkan saat ini ada 4,2 juta warga Indonesia yang menjadi pengguna narkoba, dan 1,2 juta di antaranya sudah tidak bisa disembuhkan.

"Karena itu dengan memberikan hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkoba maha ikut menyelamatkan dan melindungi HAM orang lain," katanya. (shs)