Riau Book - Para petinggi legislator Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI begitu kuat untuk melanjutkan revisi Undang-undang 'pelemahan' Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan itu searah dengan anggota DPRD Riau dari fraksi sama.

"Dari fraksi PDIP, kami menerima revisi UU KPK, artinya revisi berartikan mungkin ada yang tidak sempurna dalam UU yang lama. Tujuannya untuk memperbaharui bagaimana ada hal-hal yang perlu diperbaiki, supaya kedepannya kinerja KPK lebih bagus lagi," kata Soniawati, legislator di DPRD Riau dari Fraksi PDIP yang ditemui usai melaksanakan paripurna, Kamis (18/2).

Dia mengungkapkan itu setelah sebelumnya Fitra Riau dan Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan sikap untuk menolak pembahasan Revisi Undang-Undang KPK yang dilakukan di halaman Kantor DPRD Riau.

Menurut dia, revisi UU KPK bukan semata untuk melemahkan KPK, jadi untuk revisi tujuannya ya memang untuk memperbaiki undang-undang yang lemah saja.

Untuk salah satu permintaan Fitra Riau dan Masyarakat Sipil yaitu seluruh fraksi di DPRD Riau menolak pembahasan revisi UU KPK, Soniwati menyatakan belum ada konsolidasi dengan semua fraksi untuk menolak pembahasan Revisi UU KPK di PDIP.

"Untuk permintaan bahwa seluruh fraksi di Riau menolak revisi UU KPK belum ada konsolidasi dengan semua fraksi. Dan rencana untuk konsolidasi dgn partai-partai lain menolak atau mendukung revisi ini pun belum ada kami bicarakan di PDIP," ujar Soniwati.

Lanjut Soniwati, mungkin dengan adanya permintaan dari Fitra Riau dan Koalisi Masyarakat Sipil yang meminta seluruh fraksi-fraksi di DPRD Riau menolak Pembahasan Revisi UU KPK, akan dibicarakan di fraksi PDIP, bagaimana sikap dari Fraksi PDIP nantinya.

Beberapa point krusial dari draf Revisi UU KPK Tahun 2016 yang dapat melemahkan KPK menurut Fitra Riau dan Koalisi Masyarakat Sipil seperti pembentukan dewan pengawas malah dianggap perlu oleh PDIP.

"Jika pengawasan ya perlulah, KPK itu kan manusia juga, yang tidak lepas dari kesalahan, artinya kan KPK dalam berkerja juga butuh pengawasan. sah-sah saja, bukan untuk melemahkan KPK. Jadi ya untuk KPK diawasi, saya pribadi setuju dengan diawasi KPK nya," ujar Soniwati.

Mekanisme penyadapan dan proses penyitaan KPK yang harus melalui proses restu pengawas KPK nantinya dinilai sah-sah saja oleh Soniwati.

"Karena jika sudah ada pengawas, ya harus lapor ke pengawas, itu sudah mekanismenya. Selagi itu tidak menyalahi aturan, saya rasa itu sah saja," katanya.

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau