Riau Book - Dewan Perwakilan Rakyat melalui Komisi II DPR akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk menangani masalah polemik tenaga honorer.

"Pengangkatan tenaga honorer bagaikan permasalahan yang tanpa akhir, di satu sisi pemerintah telah mengangkat tenaga honorer setiap tahunnya dan di sisi lain tenaga honorer bertambah juga setiap tahunnya," kata Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman di Jakarta, Senin (15/2/2016).

Menurut Rambe,  pihaknya (Komisi II DPR) akan meminta pemerintah cepat mengambil langkah. Hal itu tentunya akan dikoordinasikan kementerian dan lembaga terkait untuk membahas solusi masalah tersebut. Selain itu, Rambe berharap, Para kepala daerah pun yang baru dilantik untuk tidak mengangkat para timses sebagai tenaga honorer.

Rambe pun menegaskan, para tenaga honorer ini sudah tidak bisa diberikan harapan lagi, terlebih ada yang sudah 35 tahun menjadi honorer dan tidak bisa berlanjut lantaran gagal tes. Karena itu, kesimpulan Rapat Kerja (Raker) terakhir dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) meminta agar dicarikan solusi alternatif atas tenaga honorer Kategori I (K-I) dan Kategori II (K-II).

"Menpan mengatakan sudah 1 juta yang sudah diangkat, ini kenapa? Apa kita salah hitungan atau apa?" Paparnya dengan penuh pertanyaan.

Dengan demikian, lanjut Rambe, antara Komisi II DPR dan pemerintah yakni Menpan, Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) harus duduk bersama, menanyakan kepada lembaga yang berkaitan dengan kepegawaian dan aparatur sipil negara (ASN).

Rambe mengakui, persoalan honorer ini persoalan yang tidak ada habisnya, diselesaikan hari ini dan besok akan muncul persoalan baru, belum lagi menyentuh soal bidan desa. Karena itu, daerah juga harus tegas terkait pengangakatan teenaga honorer ini.

"Yang masih soal itu mana, jangan numpuk-numpuk," sambung Rambe. Ojin

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau