Riau Book - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PPM), Haedar Nashir menilai, jika Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan adalah sikap yang ahistoris. Menurutnya, kewenangan legislasi DPD perlu diperkuat sehingga lembaga ini bisa menjalankan aspirasi daerah.

"Menurut PP Muhammadiyah, jika DPD RI dianggap lemah, memiliki kelemahan konsitusional, bukan malah dibubarkan. Tapi justru diperkuat posisinya lewat amandemen UUD 1945. Karena DPD RI lahir dari amandemen UUD 1945 maka menjadi ahistoris dan tidak konstitusional  kalau dibubarkan," ujar Haedar dalam keterangan persnya usai bersilahturohmi ke Ketua DPD dan memberikan masukan, Jakarta, Kamis (11/2/2016).

"Justru tawarannya harus diperkuat secara konstitusional. Jika tidak lewat undang-undang, maka niscaya itu harus lewat amandemen UUD 1945. Suara-suara yang ingin membubarkan DPD RI itu karena saking cintanya kepada DPD RI," tambah Dia.

Haedar pun mengaku, pihaknya mendukung keberadaan embaga perwakilan daerah ini. Dia berharap, secara konstitusional kewenangan legislasi DPD diperkuat sehingga mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan daerah.

"Sikap PP Muhammadiyah, mendukung penguatan fungsi DPD RI di bidang legislasi, sehingga DPD RI berperan dalam pengambilan keputusan," terang Haedar.

Dalam kunjungan silahturohmi tersebut, Haedar didampingi Anwar Abbas (ketua), Hajriyanto Y Thohari (ketua), Agung Danarato (sekretaris), dan Ulung Pribadi (ketua biro organisasi). Sedangkan Irman didampingi Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas (senator asal Daerah Istimewa Yogyakarta), dan Ketua Badan Kehormatan DPD RI Andi Mappetahang Fatwa (senator asal Daerah Khusus Ibukota Jakarta).

Haedar menambahkan, dukungan Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 22 September 2015 yang menguji Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,  Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang memperkuat putusan MK sebelumnya tanggal 27 Maret 2013 yang menguji Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,  Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) terhadap UUD 1945. Kedua pengujian itu menyangkut konstitusionalitas legislasi DPD RI.

Sementara, Ketua DPD, Irman Gusman mengatakan, dalam waktu dekat PP Muhammadiyah dan DPD RI akan menandatangani memorandum of understanding (MoU) yang melingkupi kajian akademik penguatan posisi dan peran DPD RI serta penguatan masyarakat daerah dalam menyampaikan aspirasi.

"Kami akan mendialogkan agenda-agenda yang menjadi masalah nasional seperti kesenjangan antardaerah. DPD RI ini lembaga perwakilan yang membawa keberagaman golongan, daerah, budaya, dan sebagainya," ucapnya. Ojin

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau