Riau Book - Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), melalui Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) sebagai koordinator pendataan mengakui ada 11 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Rohul mengalami pengalihan wewenang ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan Pemerintah Pusat.

"Hingga kini, kita sudah melakukan pendataan baik aset dan personil, yang akan dialihkan sudah kita rangkum. Dari 11 SKPD yang mengalami pengalihan, 2 SKPD belum lengkap dan paling lambat pendataan sudah tuntas 31 Maret 2016 mendatang," jelas Kabag Tapem, M Zaki, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (11/2/2016).

Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 Konkuren yang ditarik kewenangannya dari kabupaten/kota pengalihan ke Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat ada 11 SKPD.

Diantaranya Pengelolaan Pendidikan Menengah dimana semula sesuai PP Nomor 38 Tahun 2007 dikelola Kabupaten dan Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 akan dikelola provinsi.

Kedua, pengelolaan Terminal tipe A dan Tipe B. Kemudian Pelaksanaan Rehabilitasi di luar kawasan hutan negara. Keempat, Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi. Kelima Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan. Keenam Pelaksanaan Penyluhan Kehutanan Provinsi.

Namun jelas M Zaki, ada juga pelimpahan kewenangan dari Provinsi Riau ke Kabupaten/kota. Diantaranya Pelaksanaan Metreologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan, Pengelolaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (KB)/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) semula dikelola Kabupaten Kota kewenangannya akan dialihkan ke Pusat.

Seterusnya Pengelolaan Tenaga Pengawas Ketenegakerjaan dari kabupaten/kota akan dialihkan ke Pusat, Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan Nasional semula di kelola Pusat, Provinsi dan Kabupaten /kota kedepannya akan dialihkan ke pusat.

"Kemudian Penyediaan Dana untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, daerah Terpencil dan Pedesaan akan diserahkan pelimpahannnya ke pusat dan Provinsi," terangnya.

"Ada tambahan lain, terkait kewenangan pemerintah adalah jembatan timbang apakah nantinya diserahkan ke Provinsi atau kabupaten/kota, kita belum mengetahuinya," jelas M Zaki.

Namun untuk pelaksanaan pengalihan kewenangan nantinya akan dilakukan di Oktober 2016 mendatang. Hanya saja, untuk efektif pemberlakukan pengalihan nantinya, mulai dilakukan Januari 2016 lalu. Kemudian, ditanya terkait peronil yang nantinya juga akan beralih ke provinsi maupun pusat, diakui M Zaki lagi, pihaknya tengah melakukan pendataan bersama BKD Rohul.

Untuk personil yang dialihkan nantinya, yakni yang sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). "Tetapi, khusus PNS tenaga pendidik mereka wajib bergabung ke Provinsi, sedangkan PNS di luar tenaga pendidik mereka harus membuat surat pernyataan persetujuan penempatan," jelasnya.

M Zaki juga menyatakan, bahwa walaupun PNS yang dalihkan statusnya di Provinsi atau Pusat, namun nantinya mereka tetap bertugas di Rohul yang di bawah UPT atau bentuk lainnya. (MC Riau)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau