RiauBook - Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri (Menaker) menegaskan, perusahaan diwajibkan untuk melapor jika ingin melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemerintah pun berharap ada solusi lain untuk menghindari PHK.

Menurut Hanif, sistem ketenagakerjaan sudah mewajibkan perusahaan yang ingin melakukan rekrutmen pekerja baru maupun melakukan PHK terhadap karyawannya. Mereka bisa melapor langsung ke Kemenaker ataupun ke dinas ketenagakerjaan didaerah masing-masing. Terkait dengan isu Toshiba, Panasonic dan Chevron yang akan melakukan PHK, Hanif mengungkapkan, hanya Chevron yang sudah melaporkan secara resmi.

"Baru Chevron yang saat ini sudah melapor. Kami akan bertemu dengan Chevron, SKK Migas dan Kementerian ESDM untuk membahas masalah ini," ujar Hanif di Jakarta, Kamis (4/2/2016).

Selain itu, Hanif bercerita, terkait PHK Ford dari segi jumlah pekerja tidak banyak tapi dealernya yang banyak. Sehingga yang bertanggungjawab atas PHK itu bukan Ford namun langsung ke dealernya. Dia menjelaskan, secara prinsip pemerintah berharap PHK jangan menjadi pilihan dalam situasi apapun. Oleh karena itu harus dicarikan solusi dengan terlebih dulu mengkonsolidasikan data-data yang masuk ke pemerintah.

Terkait dengan masalah keluhan dari investor yang minta bantuan insentif dari pemerintah. Hanif mengatakan, pemerintah terus memberikan insentif kepada dunia usaha. Pemerintah juga memberikan kepastian, kemudahan agar investasi bisa berjalan lancar sehingga penyerapan tenaga kerja dan pergerakan ekonomi menjadi lebih baik.

"Namun, perlu dipahami juga tidak semua perusahaan yang mendapatkan masalah penyebabnya adalah pemerintah. Ada juga yang tutup karena kalah bersaing. Namun, secara prinsip jika terjadi masalah-masalah PHK kita tangani sebaik mungkin dengan berkoordinasi dengan kementerian teknis terkait," jelas Hanif.

Sementara, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia/Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KSPI/FSPMI) Said Iqbal menyatakan, pada 6 Februari sekitar 20.000 buruh akan unjuk rasa ke istana sebagai protes terhadap kondisi yang menghimpit buruh dan masyarakat kecil. Aksi ini juga sebagai protes atas pernyataan dua menteri yaitu menteri perindustrian dan menaker yang menyatakan tidak tahu bahkan menyangkal ada ribuan buruh yang di PHK serta penutupan pabrik Panasonic dan Toshiba.

Said mengungkapkan, Toshiba diketahui memPHK 865 buruh bukan karena persoalan upah tetapi karena daya beli masyarakat menurun. Lalu Panasonic memPHK 1.280 buruh juga tutup bukan karena persoalan upah. Bahkan jumlahnya akan bertambah besar dengan memasukkan buruh yang diPHK sejak Januari 2016 seperti 452 buruh PT Starlink, 1.166 buruh PT Samoin dan 800 buruh PT Philips. Potensi PHK dari sektor elektronik, komponen otomotif dan garmen juga masih terus bergulir.

"Apakah menperin dan menaker masih mau tetap mau bilang tidak tahu ada perusahaan tutup? atau tidak ada PHK ribuan buruh?. Please wake up,don't sleep in long times," tegas Iqbal. Ojin

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau