RIAUBOOK.COM - Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyampaikan pesan kepada pejabat eselon II dan pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tentang pentingnya profesionalisme dan produktivitas dalam birokrasi.

Dikatakan, Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk tanggap, cekatan, dan berorientasi pada hasi kerja. Hal ini disampaikan usai pelantikan pejabat tinggi pratama dan administrator yang berlangsung di Gedung Pauh Janggi, Pekanbaru, Jumat (19/9/2025).

"Birokrasi harus berjalan profesional dan produktif. Kami membutuhkan ASN yang tanggap, cekatan, dan berorientasi pada hasil, bukan yang sibuk dengan politik kantor atau hanya menunggu instruksi," ujarnya.

Sekda Syahrial Abdi berharap agar para pejabat bekerja dengan proaktif, bukan manipulatif. Menurutnya, birokrasi tidak membutuhkan pemimpin yang sekadar pandai berjanji tetapi miskin prestasi.

"Maka itu saya berpesan bekerjalah proaktif jangan manipulatif. Tidak ada tempat bagi pejabat yang hanya pandai berjanji tetapi miskin prestasi," harapnya.

Dijelaskan, visi pembangunan Riau 2025-2030, yaitu Riau Bedelau yang mempunyai arti berbudaya Melayu, dinamis, ekologis, agamis, dan maju. Ia menekankan, visi itu tidak akan tercapai tanpa peran aktif pejabat tinggi pratama yang menjadi garda terdepan dalam reformasi birokrasi.

"Kita semua mengetahui visi pembangunan Riau 2025-2030 adalah Riau berbudaya Melayu, dinamis, ekologis, agamis, dan maju kita kenal dengan Riau Bedelau. Untuk mencapai itu saya berharap seluruh pejabat tinggi pratama harus menjadi garda terdepan reformasi birokrasi," jelasnya.

Selain itu, ia ungkapkan agar setiap ASN dapat semakin harmoni, integritas, dan koordinasi lintas sektor terus diperkuat. Menurutnya, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) tidak boleh bekerja sendiri-sendiri.

"Jaga harmoni, perkuat integritas dan pastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif. Jangan bekerja sektoral, jangan membangun tembok antar OPD, kita satu tubuh kita satu mesin besar," ungkapnya.

Sekdaprov Syahrial Abdi mengibaratkan Pemerintah Provinsi Riau sebagai sebuah kapal besar yang sedang berlayar menuju pelabuhan kemajuan. Dalam perumpamaan itu, Gubernur dan Wakil Gubernur adalah kapten utama, sementara kepala OPD berperan sebagai nahkoda kapal-kapal kecil yang menggerakkan armada.

"Jika satu kapal terlambat berlayar, seluruh armada akan terganggu. Jika satu nahkoda lalai membaca arah angin kapal bisa karam. Karena itu saya minta setiap kepala OPD menguasai peta, mengantisipasi badai, dan membawa kapal masing-masing tepat sampai tujuan," tegasnya.

Ia menambahkan kecepatan ketuntasan kolaborasi, dan integritas adalah prinsip kerja yang harus dipegang teguh oleh seluruh pejabat. Tanpa itu, roda birokrasi akan berjalan lambat dan tidak memberi manfaat maksimal kepada masyarakat.

"Mulai hari ini, saya minta seluruh pejabat kerja cepat, jangan menunggu dan ambil inisiatif. Kerja tuntas, ukur keberhasilan dari output dan dampak bukan laporan indah. Kerja kolaboratif bangun sinergi karena tidak ada OPD yang bisa berdiri sendiri. Berintegritas hindari praktek-praktek yang mencederai publik," tambahnya.

Diterangkan, reformasi birokrasi bukan hanya soal menata organisasi tetapi juga perubahan pola pikir dan budaya kerja. Ia meminta pejabat menanggalkan kebiasaan lama yang hanya berorientasi pada rutinitas tanpa hasil nyata.

Sehingga pelayanan publik adalah inti dari birokrasi. Karena itu, pejabat diminta selalu menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

"Mari kita bersama-sama mewujudkan Riau yang menjaga marwah Melayu, menegakkan nilai agama, ramah lingkungan, dan maju bersama rakyatnya. Riau Bedelau bukan hanya slogan, tetapi janji kerja kita bersama yang harus kita buktikan dengan tindakan," kata dia. (mc)