Riau Book - Seperti juga daerah lain, sebagai daerah penghasil minyak dan gas (Migas), pada tahun 2016 ini Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang bakal diterima Kabupaten Bengkalis juga berkurang. Pengurangan ini karena anjloknya harga minyak mentah dunia.

Berkurangnya DBH yang bakal diterima itu berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis. Pada tahun 2016 ini, APBD kabupaten berjuluk Negeri Junjungan ini diperkirakan mengalami defisit sekitar Rp250 miliar.

Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Bengkalis Johansyah Syafri, Selasa (2/2/2016) menjelaskan, guna menutup defisif tersebut anggaran kegiatan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tahun 2016 akan dirasionalisasi dari yang telah disahkan sebelumnya.

"Misalnya di Bagian Humas. Dari total dana kegiatan yang dianggarkan dalam APBD Bengkalis 2016 sekitar Rp17 miliar, akan dirasionalisasi sekitar Rp3,5 miliar menjadi Rp13,5 miliar," terang Johan.

Di bagian membenarkan jika hingga saat ini kegiatan tahun anggaran 2016 belum terlaksana. Namun demikian dia membantah hal ini terjadi karena Pemkab Bengkalis tidak serius untuk melaksanakannya.

Kata Johan, APBD murni tahun 2016 memang telah disah DPRD Bengkalis pada Rabu, 16 Desember 2015 lalu. Akan tetapi, tegasnya, pengesahan oleh wakil rakyat itu bukan berarti kegiatan dalam APBD itu bisa langsung dieksekusi pihak eksekutif.

"Sesuai ketentuan, masih ada mekanisme atau tahapan-tahapan yang harus dilalui. Misalnya harus dievaluasi atau diverifikasi terlebih dahulu oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Kemudian, hasil verifikasi itu juga harus dibahas bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD," jelas Johan.

Sepengetahuannya, salah satu tahapan yang menyebabkan sehingga APBD Bengkalis tahun 2016 belum bisa dilaksanakan Pemkab Bengkalis karena belum dilakukannya pembahasan bersama antara TAPD dan Banggar DPRD untuk menindaklanjuti hasil verifikasi dari Pemprov Riau.

"Informasi yang kita terima, pembahasan bersama antara TAPD dan Banggar DPRD untuk menindaklanjuti hasil verifikasi dari Pemprov Riau tersebut baru akan dilaksanakan hari ini, Selasa (2/2/2016). Itu pun kalau tidak ada perubahan," pungkas Johan.

Pj Bupati Bengkalis, Ahmad Syah Harrofie meminta seluruh satuan perangkat kerja daerah (SKPD) mengurangi setiap kegiatan yang bersifat tidak prioritas.

"Utamakan program prioritas. Kalau misalnya di SKPD itu ada program A atau I, itu misalnya beli baju seragam pegawai ditiadakan, perjalanan dinas yang tidak penting dikurangi, hari- hari perjalanan dinas biasanya 5 hari dijadikan 3 hari," ujar Penjabat Bupati, Selasa (2/2/2016).

Ahmad Syah berharap SKPD bisa menjalan program-porgram prioritas sesuai dengan tupoksi masing- masing serta mengurangi kegiatan yang dianggap tidak penting.

"Sesuai dengan tupoksi SKPD-lah, kalau duit baju kita kumpulkan ya kan banyak juga. Oleh karena itu kondisinya, SKPD harus mengencangkan ikat pinggang lah ya," tambahnya. (MC Riau)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau