RiauBook - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes) membentuk satgas pengawas dana desa. Kekhawatiran penyalahgunaan anggaran menjadi penyebab dibentuknya satgas ini.

Mendes Marwan Jafar mengatakan, penggunaan dana desa sebetulnya sudah sesuai jalur terbukti dengan penyimpangan anggaran yang terdeteksi hanya 7 %. Namun, ujarnya, tetap diperlukan satuan petugas yang bisa mengawasi, mensosialisasi, mempercepat dan mengelola dana desa pada 2016 ini.

"Satgas ini nantinya akan membantu kami agar dana desa betul-betul terealisasi dengan baik dan penggunaannya tepat sasaran dan tidak terjadi penyalah gunaan anggaran," katanya di Kantor Kemendes, Jakarta, Selasa (2/2/2016).

Satgas Desa yang dibentuk Kemendes terdiri dari 12 orang yaitu, mantan Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Kacung Marijan sebagai Ketua, Tri Wibowo sebagai Sekretaris, Saifullah Ma'shum dan Ismail Hasani sebagai Divisi Regulasi, Arie Sujito dan A.S. Burhan sebagai Divisi Advokasi, Rofikoh Rokhim dan Francisia Seda sebagai Divisi Sosialisasi,  M. Ali Ramdhanui dan Deny Hamdani sebagai Divisi Hubungan Antar Lembaga, dan Sutoro Eko dan Rifqi sebagai Divisi Hubungan antar Lembaga.

Politikus PKB ini menjelaskan, tugas utama satgas selain menjadi pengawas ialah dengan memberikan pemahaman kepada warga desa agar mengerti prioritas penggunaan dana desa. Dia menjelaskan, afirmasi yang minim ditingkat kabupaten kota menjadi penyebab kendala itu. Oleh karena itu satgas yang terdiri dari 12 orang dan dipimpin oleh Kacung Maridjan ini harus bisa memberikan pencerahan kepada aparat ditingkat kabupaten kota. Tugas pertama yang diberikan menteri ialah mengkaji ulang penghambat dana desa.

Marwan menuturkan, satgas juga harus menampung aspirasi kementerian dan lembaga yang memiliki program untu desa seperti kementerian pariwisata yang membuka desa wisata. Adapula kementerian komunikasi dan informatika yang menjalankan desa berdering. Namun tidak hanya mengurus dana desa namun satgas juga harus mengurus desa baik secara sosial maupun budaya. "Sebetulnya ada banyak program untuk desa dari kementerian lain yang seharusnya satu pintu. Kedepan akan kita koordinasikan," terangnya.

Sebelumnya diberitakan, penyimpangan penggunaan dana desa yang hanya 7 % ini lebih disebabkan karena kurang pahamnya prioritas pemakaian dana desa oleh warga. Warga ada yang mengalihfungsi dana desa untuk membangun kantor kepala desa atau peternakan. Padahal prioritas pemakaian dana desa itu hanya untuk infrastruktur. Selain itu, tumpang tindih informasi dari berbagai peraturan yang dibuat lintas kementerian juga membuat pemakaian dana desa menyimpang. Oleh karena itu Kemendes ingin adanya sentralisasi informasi dana desa agar semua peraturan mengenai dana desa ini sinkron dengan warga. Ojin

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau