RIAUBOOK.COM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan persoalan keuangan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad Provinsi Riau yang tidak bisa dipertanggungjawabkan mencapai ratusan miliar.

Dimana terdapat pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di rumah sakit pemerintah tersebut tidak bisa ditagihkan ke Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (BPJS). Hal ini karena adanya selisih pendapat RSUD Arifin Achmad Riau antara pendapatan dengan tarif obat yang ditetapkan BPJS sebesar Rp455 miliar lebih.

Kondisi ini terjadi lantaran rumah sakit tidak menggunakan obat-obatan yang direkomendasikan BPJS, dan memilih obat-obatan yang ditawarkan oleh pihak ketiga atau suplayer (vendor). Hal ini diduga ada permainan fee pihak rumah sakit dengan pihak suplayer obat-obatan.

Kepala Inspektorat Provinsi Riau, Sigit Juli Hendrawan saat dikonfirmasi perihal temuan BPK Provinsi Riau tersebut membenarkan. Hanya saja ia mengaku tidak mengetahui angka pastinya.

"Temuan yang mana ya. Oh itu (pendapatan BLUD RSUD Arifin Achmad Riau tidak bisa diklaim ke BPJS sebesar Rp455 miliar).

Iya memang ada, tapi lupa saya angka pastinya berapa," kata Sigit, Sabtu (16/11/2024).

Ditanya soal temuan BPK lainnya terkait ada kelebihan pembayaran jasa pelayanan RSUD Arifin Achmad Riau yang belum masuk ke kas BLUD, Sigit menyatakan tidak mengetahui persoalan itu.

"Kalau itu gak tau saya. Tak ingat saya. Tapi kalau ada kelebihan harus dikembalikan sesuai rekomendasi BPK," cetus Sigit Juli Hendrawan.

Berdasarkan informasi ada kelebihan pembayaran jasa pelayanan RSUD Arifin Achmad Riau untuk dokter sebesar Rp3,8 miliar yang belum dikembalikan ke rekening kas BLUD rumah sakit setempat.

Sesuai aturan seharusnya pembayaran jasa pelayanan (intensif) berdasarkan realisasi penerimaan yang masuk ke BLUD. Namun kondisinya, pembayaran jasa pelayanan dilakukan berdasarkan estimasi, sehingga terjadi kelebihan pembayaran yang berpotensi menimbulkan kerugian daerah dan negera. (ist)