Riau Book - Hingga saat ini masalah pembayaran utang eskalasi terhadap beberapa kegitan pembangunan di Provinsi Riau belum bisa dilakukan pembayaran karena masih belum adanya kata sepakat terhadap besaran jumlah yang dibayarkan.

Sekretaris Komisi A DPRD Riau yang juga Anggota Badan Anggaran DPRD Riau, Suhardiman Amby di Pekanbaru, Sabtu (30/1) mengatakan, karena dari masing-masing pihak baik itu BPKP, BPK dan tim pnghitung lainnya masih mempunyai angka yang berbeda terhadap besaran eskalasi itu. Mengatasi persoalan itu, ada rencana DPRD Riau bentuk Pansus (Pantia Khusus) sehingga punya angka tersendiri dari besaran dari eskalasi ini.

"Masalah eskalasi memang harus ada keputusan dari Pengadilan. Tapi ini harus dicermati dulu, karena masih ada perbedaan besarannya dari BPK, BPKP dan lainnya. Jadi diharapkan ada Pansus, sehingg nantiada perbandingan," kata dia.

Ia katakan, nanti Pansus akan menghitung dengan sungguh-sunguh dengan tidak ada 'main mata' dengan semua pihak yang berkepentingan. Sehingga tidak akan ada perbedaan lagi dengan apa yang dilakukan oleh pihak Yudikatif terhadap utang eskalasi yangmencapai ratusan milyar lebih itu.

Sebagaimana yang dimaklumi, eskalasi muncul dikarenakan terjadinya kenaikan hargabarang-barang saat pelaksanaan kegiatan pembangunan sedang dikerjakan oleh kontraktor. Sehingga anggaran yang selumnya dipagukan tidak cocok lagi dengan kondisi saat pelaksanaan kegiata. (MC Riau)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau