Riau Book - Selama ini, sebgaian perusahaan yang diduga terlibat membakar lahan selalu mengklaim punya fasilitas memadai dalam menangani kebakaran. Bahkan yang sudah ditetapkan tersangka, menjadikan alasan ini untuk mementahkan jeratan penyidik kepolisian.

Terkait ini, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei menyatakan bahwa kemampuan perusahaan dalam pencegahan kebakaran belum ada yang memadai.

"Bahkan perusahaan selalu bergantung kepada pemadaman dari pemerintah. Ini fakta. Pemerintah juga melakukan pemadaman tidak padang bulu, mau lahan masyarakat atau perusahaan kalau kebakar tetap dipadamkan," paparnya dalam rapat kordinasi karhutla di Provinsi Riau, Rabu (27/1/2016).

Disamping itu, lanjut Willem, masalah penegakan hukum kepada pembakar lahan juga belum memberikan efek jera.

"Kalau ada efek jera, tentu tidak ada lagi masyarakat dan perusahaan melakukan pembakaran lahan. Jera itu ketika efek hukum dapat memberi penangkalan. Ini tugas kita bersama, terutama dari Polri," tegasnya.

Sebelumnya, Kapolda Riau Brigjen Pol Drs Dolly Bambang Hermawan mengaku sudah maksimal menindak perorangan ataupun perusahaan pembakar lahan.

Meski demikian Dolly mengakui adanya kesulitan dalam mencari alat bukti, terutama mendatangkan ahli lingkungan sebagai penguat unsur kesengajaan perusahaan.

"Kebakaran tidak hanya di Riau, setidaknya ada beberapa provinsi di Sumatera dan Kalimantan yang menangani perusahaan. Namun ahlinya cuman beberapa orang dan itu-itu saja. Jadi harus ada antrian karena ahli ini diperebutkan," tegas Dolly.

Hingga kini, Polda Riau mengusut 18 perusahaan karena diduga sengaja membakar lagan. Lima diantaranya naik ke penyidikan, dimana salah satu perusahaan sudah dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan.