Riau Book - Panitia Khusus (Pansus) Monitoring Perizinan Perusahaan DPRD Riau segera melaporkan 30 perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran. Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di berbagai sektor operasi, diantaranya seperti perkebunan, kehutanan dan pertambangan.

Perusahaan-perusahaan tersebut akan dilaporkan ke pihak yang berwajib untuk ditindaklanjuti.

"Pansus telah menyimpulkan data dari hasil monitoring yang dilakukan terdapat 30 perusahaan yang terbukti melanggar hukum dan siap dilaporkan pada pihak berwajib untuk dilakukan tindakan berikutnya," jelas Anggota Pansus Monitoring DPRD Riau, Sugianto saat dikonfirmasi.

Disebutkannya, monitoring dilakukan terhadap 504 perusahaan yang beroperasi di Riau. Dimana dari ratusan perusahaan ini, hanya 30 diantaranya yang diduga melakukan pelanggaran hukum, terkhusus terhadap perizinan.

Saat disinggung mengenai bentuk pelanggaran yang dilakukan perusahaan, Anggota Komisi A ini kembali menjelaskan seperti kelebihan izin operasional lahan yang diberikan, kemudian penanaman di Daerah Aliran Sungai (DAS). Rata-rata kelebihan mencapai 3 hingga 4 ribu hektare. "Ada juga merambah kawasan hutan, pencemaran lingkungan dan persoalan pajak," sambungnya.

Ke 30 perusahaan tersebut antara lain PT DP, CS, JS ,KAT, MSAL, WT, BBU, PS, PAL, SB, PM, HPM, DAP, PM, ARP, AI, BTR, BIM, BSN, MMK, ESP ,ES ,SAW, RKSS, SB, PM, HPM, DAP, ARP.

Perusahaan yang beroperasi di luar ketentuan ini dituding memberikan andil terhadap persoalan kebakaran lahan, kabut asap dan dampak negatif lainnya. (MC Riau)