RIAUBOOK.COM - Mantan Panglima Jenderal TNI (Purn) Muhamad Andika Perkasa sempat menegakkan aturan kontroversial di tengah publik, salah satunya adalah mencabut larangan anak cucu keturunan eks Partai Komunisme Indonesia (PKI) untuk ikut tes masuk Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Dilansir dari kanal Youtube TotalPolitik yang ditayangkan pada Senin (31/7/2023), Andika Perkasa yang menjadi bintang tamu dalam acara bertema; "Otot Politik Jenderal Andika", menjawab pertanyaan host tentang kebijakannya membolehkan anak dan cucu PKI ikut tes TNI.

Andika menjelaskan, bahwa soal semua kebijakan harus mengikuti aturan dan tugas pokok serta fungsi rambu-rambu organisasi.

Salah satunya menurut Andika adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (TAP MPRS) Nomor 25 Tahun 1966.

"Karena apa? karena hubungannya kami tiap tahun melakukan rekrutmen. Nah itulah yang kemudian harus saya tegakkan aturannya. Dimana ada tiga yang diatur dalam terkait itu di TAP MPRS, satu menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang, kedua melarang menyebarluaskan ajaran-ajaran komunisme marxisme, itulah kira-kira," kata Andika.

Dengan demikian, lanjut Andika, selebihnya nggak ada larangan termasuk soal anak dan cucu PKI.

Menurut dia, tidak ada pasal yang menyatakan bahwa keturunan anak cucu atau apapun tidak boleh menjadi tentara, maka sesungguhnya mereka juga memiliki hak yang sama.

"Jadi kita harus berikan dong haknya, undang-undang itu dibuat kan untuk dijalankan sehingga yang tidak ada dalam aturan perundangan, ya itu merupakan hak semua warga negara," katanya.

Menurut Andika, selama ini banyak pihak salah dalam pemahaman aturan, karena sesungguhnya yang dilarang itu PKI-nya, ajarannya dilarang untuk disebarkan.

"Tapi anak dari orang yang mungkin menjadi bagian dari PKI kan dia tidak tahu apa-apa, kita tidak bisa menuduh sembarangan," katanya.

Kata Andika, bukan karena bapaknya atau kakeknya yang PKI kemudian orang tersebut dapat dituduh sebagai PKI juga.

Dan yang terpenting menurut Andika adalah, semua kebijakan yang dia ambil sesuai dengan aturan yang ada.

"Dan dalam aturan itu ada kok ternyata, kalau tidak ada ya nggak boleh kita lakukan. Kita harus beri kesempatan kepada semua, memberikan apa yang menjadi hak mereka. Kita nggak boleh berasumsi apalagi menuduh," kata Andika.

Menurut Andika, dalam perekrutan anggota TNI juga tidak sembarang tesnya, mulai dari tes mental hingga ideologi.

Dari situ menurut Andika semuanya bisa terukur, dan akan ketahuan jika seseorang tersebut terkontaminasi ideologi komunis.

"Jadi ya kita ukur saja. Oh ternyata dalam tes ini dia sangat meyakini paham komunisme. Nah kalau ketahuan dalam tes itu ya Lo nggak diterima. Meskipun orang tua nenek moyangnya nggak ada yang komunis," katanya. (fzr)