Riau Book -Niat Muhammad Hafaz, mantan Direktur Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sarimadu Bangkinang, Kampar, lepas dari status tersangka kredit fiktif pupus sudah. Hal ini terjadi karena Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan proses penyidikan dilakukan sesuai peraturan dan perundangan berlaku.

"Praperadilan sudah diajukan tersangka, putusannya menyatakan proses penyidikan sah. Artinya, permohonan pencabutan tersangka melalui praperadilan ditolak hakim," sebut Kasi Penkum dan Humas Kejati Riau Mukhzan, Kamis (21/1/2016).

Dengan putusan ini, tegas Mukhzan, proses penyidikan terhadap Muhammad Hafaz akan dilanjutkan sampai proses penuntutan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

"Dilanjutkan, berkasnya akan segera dilengkapi sambil menunggu hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)," ujar Mukhzan.

Mukhzan membantah kalau Muhammaf Hafaz tidak pernah diperiksa penyidik selama proses pengusutan kasus bernilia Rp 2 miliar lebih itu.

"Sudah dua kali diperiksa, jadi tidak benar kalau tersangka menyatakan dirinya tidak pernah diperiksa selama proses di kejaksaan," tegas Mukhzan.

Mukhzan menyebutkan, Hafaz ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-05/N.4/Fd.1/05/2014, tanggal 19 Mei 2014. Dia ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi kredit fiktif di BPR Sarimadu, Kabupaten Kampar tahun 2009 hingga 2012.

Perbuatan tersangka yang merupakan Direktur PD BPR Sarimadu itu, terjadi pada bulan September 2009 hingga 2010. Dimana tersangka mengajukan kredit fiktif sebesar Rp1.870.000.000, dengan mengatasnamakan 17 orang tanpa dilakukan analisis.

Untuk menghindari kredit macet, pada tahun 2011, tersangka melakukan restrukturisasi kembali dengan meningkatkan jumlah plafon pinjaman mengatasnamakan 14 belas debitur sebesar Rp2.500.000.000.

Sehingga, atas perbuatan tersangka itu, Pemerintah Daerah dalam hal ini PD Sarimadu Kabupaten Kampar diduga mengalami kerugian sebesar Rp3.901.407.491.52.

Perbuatan tersangka diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Un-dang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.