Riau Book -Mantan Ketua DPRD Bengkalis, Jamal Abdillah dituntut 14 tahun penjara di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Amar tuntutan dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Bengkalis, Kamis (21/1/2016).

Selain penjara, JPU juga menuntut Jamal membayar denda Rp500 juta. Jika tidak dibayar, Jamal diwajibkan menjalani pidana tambahan selama 8 bulan penjara.

"Selain itu, menuntut terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara Rp2,7 miliar. Jika tak dibayar, harta benda terdakwa disita untuk negara. Dalam hal hartanya tidak mencukupi, terdakwa diwajibkan menjalani hukuman selama 7 tahun," tegas JPU Lucita di depan majelis hakim yang diketuai Ahmad Setyo Pudjoharsoyo.

Selain pidana, JPU Lucita juga meminta hakim untuk mencabut hak politik Jamal Abdillah.

Dalam amar tuntutannya, JPU Lucita menyatakan Jamal terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Dalam kasus ini, Jamal didakwa telah merugikan negara Rp31.357.740.000. Angka tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit yang dilakukan Badan Pengasawan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau.

Jumlah tersebut diduga dinikmati oleh 11 orang anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014, sebesar Rp6.578.500, termasuk di dalamnya 5 orang yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Penerimanya adalah Hidayat Tagor sebesar Rp133.500.000, Rismayeni sebesar Rp386 juta, Purboyo Rp752.500.000, Tarmizi Rp600 juta, Suhendri Asnan Rp280.500.000, Dani Purba Rp60 juta, Mira Roza Rp35 juta, Yudi Rp25 juta, Heru Wahyudi Rp15 juta, dan Amril Mukminin Rp10 juta.