RiauBook - Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) menilai Mahkamah Konstitusi (MK) perlu menjelaskan kepada publik pelaksanaan sidang pembacaan putusan Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) yang digelar pada hari ini, Kamis (21/1), Jumat (22/1) dan Senin (25/1).

Pasalnya, berdasarkan Peraturan Mahkamah Kontitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 7 Tahun 2015 mengenai Jadwal Persidangan Perselisihan Pilkada, jadwal pembacaan Putusan hanya ada dua kali, yaitu yang pertama pembacaan Putusan dismisal tanggal 18 Januari dan yang kedua pembacaan Putusan akhir pada tanggal 2-7 Maret 2015.

"Nah, yang tanggal 21, 22, dan 25 Januari ini sidang pembacaan putusan apa? Kok bisa tiba-tiba saja MK membuat jadwal sidang pembacaan Putusan diluar dari jadwal yang ditentukan oleh MK sendiri. Ini cukup membingungkan. Saya kira MK perlu menjelaskan tentang hal ini," ujar Direktur SIGMA, Said Salahudin, Jakarta, Kamis (21/1/2016).

Said menjelaskan, lembaga hukum dalam menjalankan tugasnya harus berlandaskan aturan main yang sudah ditetapkan. Dia berharap, MK bisa menjelaskan masalah tersebut kepada publik agar tidak membingungkan.

"Soal jadwal sidang ini jangan dianggap sepele. Ini soal syarat formil dari proses penanganan perkara perselisihan Pilkada di MK yang bisa saja berdampak pada keabsahan putusan yang dibacakan oleh MK," terang Dia.

Pemerhati Pemilu ini pun mempertanyakan pembacaan putusan MK di luar jadwal. Hal itu dinilai membingungkan dan perlu penjelasan agar tidak ada persoalan ke depan.

"Memangnya boleh MK menggelar sidang pembacaan Putusan diluar jadwal PMK yang kedudukannya dibawah UU? Apakah jika sidang pembacaan Putusan digelar diluar jadwal, nantinya tidak akan menimbulkan persoalan hukum? Ini perlu MK jelaskan kepada publik," ujarnya.

"Sebagai contoh, hari pemungutan suara ditetapkan dalam Peraturan KPU tanggal 9 Desember 2015. Pertanyaannya, boleh nggak KPU melaksanakan Pilkada diluar jadwal itu? Tentu kan tidak boleh. Kalau waktunya ingin diubah, ya peraturannya juga sudah seharusnya diubah terlebih dahulu. Nah, MK semestinya juga begitu. Dia harus ubah dulu PMK yang mengatur tentang jadwal persidangan," tambah Said. Ojin

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau