RIAUBOOK.COM - Tata kelola perusahaan 'Good Corporate Governance' atau GCG merupakan upaya perusahaan untuk menciptakan pola hubungan yang kondusif antar pemangku kepentingan dalam perusahaan.

"Termasuk di dalamnya mengatur atau berkaitan juga dengan tata kelola kepegawaian atau personality, dimana pegawai tersebut harus patuh pada aturan internal perusahaan tersebut," kata Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau, Muhammad Lutfi kepada pers lewat sambungan telepon, Selasa (16/8/2022).

Tata kelola personality tersebut menurut Lutfi salah satunya juga mengatur tentang kepribadian pegawai yang sangat rinci, termasuk juga soal kalau ada pegawai bank yang berselingkuh atau melakukan hubungan diluar pernikahan yang sah.

"Namun semua itu, yang berkaitan dengan peraturan personality, kebijakannya ada di masing-masing bank. Sementara OJK mengatur lembaganya, kalau di internal bank, mengacu pada GCG," kata Lutfi.

Dengan demikian, lanjut dia, maka semua peraturan yang berkaitan dengan tata kelola perbankan adalah untuk menerapkan GCG.

"Jadi nanti OJK yang akan mengecek apakah perusahaan itu sudah benar-benar GCG atau belum," katanya.

Untuk diketahui, tata kelola perusahaan 'Good Corporate Governance' atau GCG merupakan upaya perusahaan untuk menciptakan pola hubungan yang kondusif antar pemangku kepentingan dalam perusahaan.

Hubungan kondusif antar stakeholder tersebut adalah prasyarat dalam mewujudkan kinerja perusahaan yang baik, yang selanjutnya mendukung peningkatan nilai perusahaan.

Tata kelola perusahaan menurut Lutfi akan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham secara berkelanjutan dalam jangka panjang, dengan tetap menghormati kepentingan pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan hukum dan norma yang berlaku.

Dengan demikian katanya, jelas bahwa tata kelola perusahaan terkait erat dengan nilai perusahaan dan tentunya kinerja keuangan perusahaan.

"Jadi kalau berkaitan dengan adanya tindakan yang seperti disebutkan (perselingkuhan), maka itu diatur oleh internal bank tersebut yang di dalamnya menjelaskan juga tentang sanksi-sanksi," katanya.

Sebelumnya beredar kabar adanya petinggi sebuah bank pemerintah yang diduga melakukan perselingkuhan atau hubungan diluar pernikahan yang sah, namun yang bersangkutan masih menjabat di perusahaan tersebut.

Patut diketahui, bahwa berdasarkan Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindakan perselingkuhan dapat dikategorikan sebagai perbuatan gendak/mukah (overspel) sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a dan angka 2 huruf b KUHP.

Pada Pasal 284 ayat (1) KUHP, pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

Sementara pada angka 1 huruf a dijelaskan bahwa; seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel) padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. (fzr)