Riau Book -Tak terima ditersangkakan dalam dugaan korupsi kredit fiktif, mantan Direktur Utama BPR Sarimadu Bangkinan Muhammad Hafaz melayangkan praperadilan ke Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Dia ingin Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau mencabut statusnya melalui perintah hakim.

Pada sidang Senin (18/1/2016) ini, masing-masing pihak, yaitu M Hafaz melalui kuasa hukumnya, Emil Salim, dan pihak Kejati Riau yang diwakili jaksa Cut Wardah menyampaikan kesimpulan masing-masing pada hakim tunggal, Elfian

Usai persidangan, Cut Wardah menyatakan penetapan tersangka Hafaz pada tahun lalu sudah sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Intinya, ya seperti itulah (sudah sesuai prosedur," jawabnya singkat sambil berlalu.

Sementara itu, HM Hafaz Emil menhayakan, ada prosedur yang dilanggar penyidik Kejati Riau dalam menetapkan HM Hafaz sebagai tersangka.

"Dalam proses lidik (penyelidikan,red), seseorang diperiksa. Sebelumnya dipanggil. Itu sesuai Pasal 112 KUHAP. Dia diperiksa sebagai apa. Selanjutnya dituangkan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan,red)," ungkap Emil Salim.

Dalam kasus ini, sebut Emil, kliennya ditersangkakan dulu, baru dilakukan pemanggilan selaku tersangka. Selain itu, lanjutnya, sampai hari ini untuk dugaan kerugian negara dalam kasus ini juga belum dapat dibuktikan.

"Sebenarnya, dalam prosesnya tersebut kalau sudah ada kerugian negara, baru bisa ditetapkan sebagai tersangka," lanjut Emil Salim.

Sebelumnya, HM Hafaz ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-05/N.4/Fd.1/05/2014, tanggal 19 Mei 2014. HM Hafaz, mantan Direktur PD BPR Sarimadu, sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi kredit fiktif di BPR Sarimadu, Kabupaten Kampar tahun 2009 hingga 2012.

Perbuatan tersangka yang merupakan Direktur PD BPR Sarimadu itu, terjadi pada bulan September 2009 hingga 2010. Dimana tersangka mengajukan kredit fiktif sebesar Rp1.870.000.000, dengan mengatasnamakan 17 orang tanpa dilakukan analisis.

Untuk menghindari kredit macet, pada tahun 2011, tersangka melakukan restrukturisasi kembali dengan meningkatkan jumlah plafon pinjaman mengatasnamakan 14 belas debitur sebesar Rp2.500.000.000.

Sehingga, atas perbuatan tersangka itu, Pemerintah Daerah dalam hal ini PD Sarimadu Kabupaten Kampar diduga mengalami kerugian sebesar Rp3.901.407.491.52.

Perbuatan tersangka diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Un-dang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau