RiauBook - Mahkamah Partai Golkar bersidang memutuskan membentuk tim transisi untuk menggelar munas. Namun, hasil putusan tersebut dinilai tak berdasar dan berujung illegal. Pasalnya, menggelar munas harus berlandaskan ketentuan AD ART dan harus didukung oleh 2/3 DPD tingkat 1.

Ketua Harian Partai Golkar hasil munas Bali, MS. HIdayat menyatakan harusnya munas dilaksanakan dengan adanya permintaan dari pimpinan daerah, bukan pimpinan elite diatas.

"Kita hanya ingin ada prosesnya sesuai dengan memenuhi ketentuan AD ART yaitu munas yang dituntuk 2/3 DPD provinsi diluar itu tidak memenuhi ketentuan ADART, itu yang menurut saya JK (ketua tim transisi) harus pikirkan," ucapnya kemarin.

Dia juga mengatakan agar semua pihak menunggu proses hukum yang aad karena sebelumnya semua ihak sepakat untuk menunggu proses hukum yaitu putusan Kasasi Mahkamah Agung.

"Kita ingin penyelesaiannya lewat hukum, suapaya berjalan dengan baik. untuk munas tentu belum ada kesepatakan antara Kubu Bali dengan Pak JK," jelasnya.

Mantan Menteri Perdagangan itu juga mengucapkan, jika dipaksakan munas tanpa merangkul elemen kubu Bali, tentu munas yang diselenggarakan tetap bermasalah dan tidak optimal.

"Saya kita sampai sekarang belum, belum ada pertemuan yang menghadirkan kesepakatan. Ya meskipun tujuannya baik tentu harus merangkul semua pihak, tanpa partisipasi kubu Bali juga nanti tidak akan maksimal dan optimal," ungkapnya.

Sementara itu, Sekjen Partai Golkar hasil Munas Bali Idrus Marham menyampaikan sudah tidak ada legalitas Mahkamah Partai yang diamini Muladi untuk melakukan sidang. Karena persoalan partai tinggal menunggu proses hukum.

"Apa kewenangan mahkamah partai. Mahkamah partai itu disamping tidak ada, legalitasnya tidak ada, bukan kewenangannya melaksanakan sidang. Mahkamah selain eksistensi dan legalitasnya tidak ada, juga tidak punya kewenangan untuk itu," ucapnya.

Menurutnya, peran Mahkamah Partai sudah selesai dalam mengatasi konflik Partai Golkar, yang diperlukan kedua kubu hari ini adalah menunggu hasil putusan kasasi di Mahkamah Agung sebagai legalitas kubu mana yang akan menjalani kepengurusan.

"Kita menunggu proses hukum di MA, Sidang MPG akan timbulkan masalah baru secara psikologis, karena secara organisatoris gak ada. Dampaknya pun ga ada," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi menunjuk Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai ketua tim transisi, sementara BJ Habibie ditempatkan sebagai pelindung tim transisi. Dia mengatakan perselisihan internal Partai Golkar yang berlarut ini menimbulkan banyak dampak negatif bagi partai, seperti terganggunya kebersamaan, soliditas partai, dan Golkar tidak berfungsi optimal.

"Berdasarkan pertimbangan di atas, MPG, yang diketuai Muladi serta wakil Jasrin Marin dan Andi Mattalata, menetapkan tim transisi untuk rekonsiliasi total untuk mempersiapkan munas, dengan itu Mahkamah partai memutuskan untuk membentuk tim transisi," ucanya kemarin di Jakarta

Adapun susunan pengurus tim transisi adalah BJ Habibie selaku pelindung dan ketua Jusuf Kalla. Dan anggotanya, antara lain, Ginanjar Kartasasmita, Emil Salim, Abdul latif, Siswono Yudohusodo, Aburizal Bakrie, Agung laksono, Teo Sambulaga, Sumarsono, dan Abdul Latif. Ojin

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau