Riau Book - Dengan diterapkannya UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan dan aset daerah Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) kabupaten/kota diambil alih oleh pihak provinsi. Termasuk Kabupaten Rokan Hulu (Rohul).

Kepala Distamben Rohul, Yusmar Yusuf, Senin (11/1/2016), mengungkapkan, pihaknya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) akan tetap mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Termasuk dengan penerapan UU Nomor 23 Tahun 2014 tersebut.

"Dalam penerapannya, tentu harus dibahas terlebih dahulu. Seperti adanya pertemuan khusus setiap kabupaten/kota, yang diprakarsai oleh pihak provinsi. Sehingga ada kesamaan informasi di setiap kabupaten/kota," katanya, saat ditemui di kantornya Komplek Bina Praja.

Menurutnya, dengan adanya pertemuan tersebut, diharapkan ada langkah-langkah dari pihak provinsi sebelum dilakukan serah terima wewenang dari pihak kabupaten/kota kepada pihak Provinsi.

Jika langkah-langkah, dari pihak provinsi sudah diberikan kepada setiap Distamben Kabupaten/kota, tentunya akan ‎memaksimalkan kinerja dari Distamben sebelum dilakukan serah terima.

Untuk saat ini, pihaknya, akan menyelesaikan program kerja di 2016, sebelum Oktober 2016 mendatang. Diperkirakan, penyerahan wewenang dan aset yang selama ini dikelola oleh Distamben akan diserahterimakan pada Oktober mendatang.

"Ya menjelang Oktober ini, kita akan bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Walau pun pada akhirnya akan diserahkan oleh pihak provinsi. Yang jelas kita kerja dulu," jelasnya.

Yusmar juga menjelaskan, dampak dari ditetapkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 saat ini sudah dirasakan oleh sejumlah pengusaha Kuari, yang mengaku masih kebingungan dalam melakukan perpanjangan izin usahanya. Pasalnya, perpanjangan izin sudah tidak lagi dilakukan di kabupaten melainkan di provinsi.

"Menang sudah banyak yang bertanya dan mengeluh, namun kita tidak bisa berbuat apa-apa. Takut salah. Kalau bertindak takut salah, tak bertindak ya gimanalah," ungkapnya.

Walaupun begitu, pihaknya tetap siap bila ada kebijakan dari pemerintah pusat mengenai pemindahan wewenang dan aset ke pihak provinsi. Sebagai Aparatur Sipil Negara sudah siap dalam menjalankan peraturan dari pusat.

Setiap keputusan yang telah diambil, sudah pasti diperhitungkan sebelumnya. Sehingga pemerintah mengetahui dampak dari diberlakukan UU Nomor 23 Tahun 2014 ini. "Kita siap, dan kita akan bekerja sesuai dengan SOP yang telah diberikan," pungkasnya.(MC Riau)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau