RiauBook - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga sebagai Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyayangkan isu mengenai keinginan partai untuk mengevaluasi dirinya sampai mencuat keluar dan menjadi pembicaraan publik.

Padahal, menurut Fahri, hal itu bisa dibicarakan dan diselesaikan di tingkat internal dan tak perlu keluar ke ruang publik. Demikian disampaikan oleh Fahri Hamzah untuk mengklarifikasi hangatnya isu tersebut.

" Beberapa pekan ini saya mendapat banyak pertanyaan dari awak media terkait pernyataan Ketua Bidang Polkam DPP PKS (Bapak Al Muzammil Yusuf), pernyataan Presiden PKS (Bapak Muhammad Shohibul Iman) dan pernyataan Wakil Sekjen DPP PKS (Bapak Mardani Alisera), mengenai adanya evaluasi oleh Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) DPP PKS kepada para pejabat publik yang berasal dari PKS, serta pemberitaan tentang permintaan mundur kader dan simpatisan PKS terhadap diri Saya," ujar Fahri dalam pesan tertulisnya yang diterima awak media, Jakarta, Minggu (10/1/2015).

"Patut disayangkan akhir akhir ini banyak isu yang biasanya diselesaikan secara internal melalui mekanisme syura (musyawarah) demi maslahah, akhirnya dimunculkan menjadi konsumsi publik. Dan patut disayangkan pula karena isu yang disampaikan tersebut tidak menunjukkan fakta sebenarnya tentang apa yang terjadi," tambah Fahri.

Dijelaskan Fahri, bahwa BPDO dalam struktur DPP PKS bukanlah Lembaga ataupun Badan yang memiliki wewenang melakukan evaluasi terhadap kinerja pejabat publik. Pasalnya, lanjut Fahri, Dalam Anggaran Dasar PKS Pasal 34 ayat (1) huruf (a) dan (b) disebutkan bahwa BPDO merupakan badan yang bertugas menyelenggarakan penegakan disiplin organisasi dan melakukan pemeriksaan terhadap anggota yang diduga melanggar peraturan Partai.

"Terkait permintaan mundur dari kader dan simpatisan, perlu Saya jelaskan bahwa Saya belum pernah menerima selembar surat apapun dari kader PKS yang meminta saya mengundurkan diri. Hanya memang pernah ada pembicaraan pribadi dengan Ketua Majlis Syuro PKS. Namun karena permintaan itu bersifat pribadi, bukan keputusan lembaga atau institusi Partai- maka Saya juga telah memberikan tanggapan secara pribadi pula. Terkait hal ini, Saya akan menjelaskan secara lengkap pada kesempatan yang lain," terang Dia.

Mantan anggota Komisi III DPR ini pun merasa, pemberitaan pemberitaan tersebut adalah bagian dari penggalangan opini untuk menunjukkan seolah dirinya telah melakukan kesalahan.

"Dalam kaca mata pribadi Saya sampai hari ini, Saya merasa bahwa Saya tidak pernah sekalipun melakukan kesalahan dan atau pelanggaran baik dalam hukum positif maupun terhadap peraturan Partai. Selama kurang lebih 12 tahun Saya menjadi Pejabat Publik dan 17 tahun lebih setelah menjadi deklarator Partai, Saya tidak pernah dihukum oleh keputusan partai sekalipun," jelasnya.

Fahri mengaku, bahwa dirinya merasa tersambung dengan perasaan kader, konstituen dan simpatisan Partai dalam setiap kesempatan pertemuan dan silaturahmi ke seluruh Indonesia dan luar negeri. Sehingga, lanjut Dia, tuduhan adanya kader yang memintanya untuk mundur adalah tindakan pembunuhan karakter dan mengganggu kerja kerja dirinya sebagaimana diatur oleh konstitusi untuk mengawasi pelaksanaan tugas pemerintah.

"Pada saatnya Saya akan melakukan Klarifikasi menyeluruh terhadap pemberitaan tersebut, agar fitnah yang menimpa Saya dan PKS dapat segera dijernihkan," pungkas Fahri. Ojin

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau