Riau Book - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memprediksi akan terjadi penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor migas yang relatif besar pada 2016. Asumsi ini akibat terus merosotnya harga minyak mentah di pasar dunia.

Pelaksana Tugas Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman mengatakan, penurunan DBH sektor Migas Provinsi Riau diprediksi mencapai Rp6 triliun di 2016 dan lebih besar dari tahun 2015 lalu yakni Rp4 triliun.

"Harga minyak mentah di pasar dunia terus menurun. Dari harga semula USD60 per barel kini hanya berada di posisi USD35 per barel. Kita berasumsi DBH akan turun hingga Rp6 triliun," para Andi Rachman (biasa disapa).

Mau tidak mau, Pemprov Riau harus "memutar otak" menyisiasati kondisi ini. Karena pergerakan DBH sektor migas yang diterima setiap tahunnya akan mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menjelaskan, pergerakan USD1 per barel minyak mentah di pasar dunia, akan mempengaruhi Rp300 miliar pendapatan negara.

"Bagaimana dengan penurunan yang begitu drastis seperti saat ini. Harga semula USD60 per barel, kini hanya berada pada USD35 per barel. Bayangkan berapa triliun mempengaruhi pendapatan negara," terang Syahrial.

Dikatakannya, penurunan ini diprediksi akan terus terjadi hingga USD 20 per barel nantinya. Wajar jika daerah-daerah penghasil dan terbiasa bergantung dari sektor migas dibuat pusing dan akan melakukan peralihan untuk menutupi turunnya DBH migas yang diterima setiap tahunnya.

Sementara itu, Asisten II Setdaprov Riau, Masperi, menyebutkan, Pemprov akan melakukan efesiensi dengan mengorbankan sejumlah kegiatan bukan prioritas. Seperti diantaranya perjalanan dinas pejabat hingga kegiatan-kegiatan seremonial.

Hal ini untuk menyisiasati terus anjloknya DBH migas yang diterima Riau setiap tahunnya. Efesiensi tersebut juga menjadi cara ampuh untuk menghindari defisit anggaran.

"Seluruh satker diminta untuk melakukan evaluasi serta efesiensi program. Ada yang sudah menyicil dan kita minta instansi lainnya untuk segera melaporkan program efesiensi," ujar Masperi.

Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Provinsi Riau Tahun 2016, termasuk kabupaten/kota sebesar Rp21,543,427 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar Rp4,094,278 triliun dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp25 triliun lebih.

Khusus Pemprov Riau, Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang diterima sebesar Rp877,343 miliar, DBH Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp1,017,991 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp733,745 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp258,186 miliar, kemudian DAK non fisik sebesar Rp1,198,093 triliun. Sehingga total DIPA yang diterima Pemprov Riau sebesar Rp4,094,278 trilun.

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau