RIAUBOOK.COM - Gubernur Riau terpilih H. Syamsuar melihat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau saat ini perlu disusun ulang.

Syamsuar menilai, ada OPD yang perlu dipisah menjadi OPD baru dan ada OPD rampingkan dalam rangka efisiensi.

Seperti misalnya Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHBUN), kata dia, untuk sektor perkebunan tidak mungkin hanya ditangani oleh seorang Kepala Bidang (Kabid).

"Karena banyaknya perkebunan di Riau ini, tidak mampu hanya diserahkan kepada Kabid. Kemarin saya diskusi dengan Kabid Perkebunan waktu acara replanting, memang tak bisa diselesaikan oleh Kabid," kata dia dalam acara Bedah APBD 2019 di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Riau, Selasa (22/1/2018).

"Makanya nanti kita buka OPD baru, Dinas Perkebunan itu sendiri," tambahnya.

Selain itu Syamsuar juga menilai perlu adanya penyederhanaan pada OPD lain, "misalnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil".

"Dinas Kependudukan Capil ini yang ada kerjanya itu di kabupaten/kota, mengurus KTP, mengurus KK, mengurus Akta Kelahiran itu kan di sana," ungkapnya.

Kata Syamsuar, nantinya tugas-tugas yang berkaitan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau akan ditangani oleh Biro Tata Pemerintahan.

"Capil kependudukannya nanti di situ, di Biro Pemerintahan, jadi ada OPD-OPD yang perlu juga disederhanakan," kata dia.

Bukan hanya itu, Syamsuar juga mengatakan jika Unit Pelaksana Proyek (UPP) Pemeritah Provinsi Riau yang ada di kabupaten/kota perlu dievaluasi, "saya tak tahu kalau ada UPP Provinsi di Siak, tak pernah tampak muko (wajah), entah masuk kerja entah tidak".

"Jadi perlu mungkin ini jadi evaluasi kita, sebab kalau nanti begitu saja, makan gaji buta saja, dapat single salary besar tapi gak ada kerja," tuturnya. (RB/Dwi)