RIAUBOOK.COM - Legislator Riau dari Komisi III DPRD Riau, Suhardiman Amby mengakui kondisi APBD yang defisit membuat pihaknya dan sejumlah wakil rakyat lainnya harus mengalah setelah program yang menjadi pokok pikiran (pokir) mereka ditiadakan sebagai dampak dari pembahasan anggaran perubahan yang tidak disahkan karena terhimpit waktu.

Namun, lanjut dia, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau masih terus berupaya agar pokir dewan uang merupakan aspirasi masyarakat saat reses masuk dalam kegiatan APBD 2019 yang sedang dibahas saat ini.

"Ini setelah dianggaran perubahan 2018 sudah dipastikan tidak ada karena tidak dilakukan pembahasanya," kata Suhardiman Amby yang juga anggota Banggar DPRD Riau, Selasa (09/10/2018).

Menurut Suhardiman, hal itu wajar karena pembangunan itu ada dua bentuk pengusungnya.

"Bisa dari Pokir yang diserap saat reses dana bisa juga dari usulan lewat Musrenbang yang dilakukan denganya cara berjenjang,"  kata dia.

Disampaikan juga oleh Sekretaris Komisi III DPRD Riau ini, selaku anggota dewan pihaknya memiliki kegiatan reses di daerah pemilihan.

Itu menurut dia dalam menyerap aspirasi yang dibutuhkan masyarakat dalam bentuk pelaksanaan pembangunan.

"Jadi kita tidak hanya mendengar curhat, tapi diplomasi dalam bentuk kegiatan," kata Suhardiman.

Sebagaimana yang dimaklumi, untuk tahun 2018 Provinsi  Riau sudah dipastikan tidak melakukan pembahasan APBD-P 2018 karena terjadinya defisit anggaran. (MCR/Ch)