"Dimana Bupati Siak beralasan, belum diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, yang menjadi dasar penetapan tentang nilai perolehan air tanah, dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Tetapi, tepat menjadi sebuah alasan karena dasar hukum dalam hal ini telah menjawab melalui peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, nomor 20 tahun 2017 tentang pedoman penetapan nilai perolehan air tanah," kata anggota DPRD Siak dalil II itu.