Riau Book -Mantan Bupati Pelalawan, Tengku Azmun Jaafar diserahkan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau ke Kejaksaan Tinggi Riau. Hal itu dilakukan karena berkas tersangka dugaan korupsi ganti rugi lahan Perkantoran Bakti Praja dinyatakan lengkap dan segera disidangkan.

Kabid Humas Polda Riau AKBP Guntur Aryo Tejo SIK dikonfirmasi menyebutkan, penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II itu berlangsung sekitar 10.00 WIB.

"Tersangka dijemput penyidik dari tahanan Polda Riau, kemudian dibawa ke Reskrimsus untuk proses administrasi lalu dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejati Riau," ungkap Guntur, Selasa (22/12).

Setelah penyerahan ini, sambung Guntur, proses selanjutnya berada pada JPU Kejati Riau. Dalam hal ini, JPU punya waktu dua pekan menyusun dakwaan untuk Tengku Azmun Jaafar dan kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

"Di persidangan akan dibuktikan sangkaan penyidik dan dakwaan JPU di hadapan majelis hakim. Hakim yang memutuskan tersangka ini bersalah atau tidak," tegas Guntur.

Guntur menyebutkan, Azmun pada 8 Desember 2015 dijemput penyidik Reskrimus di rumahnya di Jalan Lumba-lumba Pekanbaru. Kemudian pada tanggal 9 Desember, Azmun resmi ditahan.

"Yang bersangkutan ditahan setelah berkasnya dinyatakan lengkap atau P-21 oleh kejaksaan," ungkap Guntur.

Dalam kasus ini, sebut Guntur, Azmun diduga menikmati uang negara Rp16 miliar. Uang itu secara bertahap diserahkan Syahrizal Hamid yang sudah menjadi terpidana dalam kasus ini.

"Uang itu diterima tersangka (Azmun Jaafar) sewaktu masih menjabat sebagai Bupati Pelalawan," sebut Guntur.

Dalam kasus ini, Azmun dijerat dengan Pasal 2 dan atau pasal 3 juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 KUHP.

"Tersangka juga dijerat dengan Pasal 5 juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 KUHP," tambah Guntur.

Terakhir, sambung Guntur, tersangka dijerat dengan pasal 12 juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 KUHP.

Berdasarkan audit kerugian negara yang dikeluarkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, kasus pembebasan lahan untuk pembangunan Komplek Perkantoran Bupati Pelalawan ini merugikan negara Rp38 miliar.

"Sementara yang dinikmati tersangka secara pribadi bernilai Rp16 miliar," pungkas Guntur.