JAKARTA----Pemerintah dan pihak keamanan diminta lebih antisipatif pasca pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak lalu. Kerawanan rusuh muncul saat tahapan penghitungan dan pengumuman hasil yang dilakukan KPU.

"Deteksi dini harus lebih ditingkatkan terutama bagi aparat keamanan. Jangan sampai hal ini terulang lagi," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria di Jakarta kemarin.

Menurut dia terjadinya kerusuhan di daerah menunjukkan kurangnya deteksi dini. Dia pun mempertanyakan aparat keamanan yang kecolongan terkait kerusuhan di Kalimantan Utara.

"Di Kaltara sampai terjadi pembakaran kantor. Ini kenapa bisa kecolongan. Apakah anggarannya kurang? Apakah personilnya kurang? Apa karena wilayahnya terlalu luas?," ujar Politisi Partai Gerindra tersebut.

Riza mengatakan rentannya konflik pilkada sebenarnya sudah diperingatkan sejak jauh-jauh hari oleh berbagai pihak, termasuk Komisi II. Berbeda dengan pileg dan pilpres, tingkat emosional dan jangkauan antara konstituen dengan pasangan calon sangat dekat.

Menurut dia dengan gambaran tersebut benih kerusuhan sudah seharusnya dapat diantisipasi. Apalagi sebelumnya aparat kepolisian mengaku telah melakukan pemetaaan daerah rawan konflik. "Karakter masyarakat kan juga sudah bisa dibaca. Harus nya tidak perlu terjadi. Masyarakat jangan terpancing," paparnya.

Namun begitu dia mengakui banyak hal yang menyebabkan terjadi kerusuhan pasca pilkada. Diantaranya proses pilkada yang masih diwarnai kecurangan, ketidakdewasaan pasangan calon dan masyarakat yang mudah terpancing.

"Memang semua punya peran. Jadi seperti lingkaran setan," pungkasnya.

Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu(KIPP) GirindraSandino menilai kisruh pasca pilkada sudah bisa diprediksi sejak awal. Proses rekapitulasi dan penetapan merupakan titik rawan konflik dibawah.

"Kita sudah banyak lihat beberapa kerusuhan terjadi. Misalnya Kaltara. Lalu Halmahera Selatan itu juga sudah mau rusuh," ujarnya.

Menurut dia, awal dari kisruh yang terjadi di daerah adalah penanganan aduan pelanggaran. Jika penanganan ini tersumbat, dapat dipastikan kerusuhan akan mudah tersulut. "Penegakan hukum itu tersumbat itu akan meluas. Ada pelanggaran harus diproses yang cepat. Kalau pidana harus direspon kalau kanal tersumbat maka akan luar biasa," pungkasnya.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, tindakan anarkis pasca pilkada akan mencederai demokrasi. Menurut dia, jika pasangan calon tidak puas dengan hasil rekapitulasi suara, dapat disalurkan melalui mekanisme hukum.

"Kalau tidak puas kan ada salurannya dan mekanismenya. Tidak perlu merusak," kata dia.

Ojin