Riau Book -Sejumlah kabupaten di Riau yang telah melaksanakan pleno perhitungan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) rawan kerusuhan karena beberapa calon bupati tidak terima dengan kekalahannya. Hal ini dinilai berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sebagai langkah antisipasi, Kepolisian Daerah (Polda) Riau memantau situasi di lapangan selama 24 jam. Pasalnya, gangguang kecil dari pendukung pasangan calon bisa menimbulkan kerusuhan yang lebih besar.

"Perintah Kapolri, dan Kapolda tidak boleh under estimate. Setiap perkembangan harus dimonitor dan dipahami, karena bisa saja gangguan kecil jadi gangguan kamtibmas besar," tegas Kabid Humas Polda Riau AKBP Guntur Aryo Tejo SIK, Jumat (18/12/2015).

Disamping itu, tambah Guntur, calon bupati di 9 kabupaten/kota yang maju di Pilkada serentak mendapatkan pengawalan ketat hingga pelantikan calon terpilih. Setiap calon dikawal dua polisi secara melekat.

"Ini dilakukan oleh aparat kepolisian guna mengantisipasi tindakan ancaman teror, dan kekerasan tershadap yang bersangkutan," terang Guntur.

Terkait pasangan yang tidak menerima kekealahan, kepolisian menghimbau menggunakan mekanisme hukum yang berlaku, yaitu dengan menempuh gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ada jalurnya secara hukum. Sementara kepada pendukung masing-masing calon diminta untuk menahan diri dan menjaga keamanan," imbuh Guntur.

Sebelumnya, 9 kabupaten di Riau sudah merampungkan pleno di KPU masing-masing. Beberapa calon kepala daerah yang kalah tak bisa menerima hasil tersebut karena menilai adanya kecurangan.

Diantara pasangan yang tak menerima hasil pleno KPU, adalah Andi Putra-Komperensi di Kabupaten Kuantan Singingi, Zukri di Kabupaten Pelalawan dan Hafith Syukri di Kabupaten Rokan Hulu.