Riau Book - Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau memastikan dugaan korupsi penyimpangan dalam penerbitan dan pembelian obligasi yang dilakukan oleh oknum pejabat Bank Riau Kepri (BRK) dari tahun 2012-2014 berlanjut.

Kepala Seksi Penyidikan Kejati Riau Rachmad Surya Lubis dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. "(Penyelidikan di BRK) Masih jalan. Masih lid (penyelidikan,red)," ungkap Rachmad, akhir pekan lalu.

Dikatakan Rachmad, sejumlah pihak yang diduga mengetahui dugaan penyimpangan di tubuh perusahaan plat merah Pemerintah Provinsi Riau tersebut masih dilakuan. "Ada (pihak yang dimintaiketerangan). Sama Ketua Tim-lah (dikonfirmasi)," lanjut Rachmad.

Saat ini, sebut Rachmad, pihaknya masih fokus menangani kasus dugaan korupsi yang sudah dalam status penyidikan.

"Kita fokus dulu ke penyidikan. Hafaz (dugaan korupsi di BPR Sarimadu) juga," pungkas Rachmad.

Mulanya, kasus ini telah melalui tahapan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) di Bagian Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau. Begitu ditemukan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam penerbitan obligasi senilai Rp500 miliar dan pembelian obligasi senilai Rp1,4 triliun kasusnya naik ke penyelidikan.

Selama pengusutan berlangsung, tidak kurang 11 orang pejabat BRK diketahui telah dipanggil untuk dimintai keterangan. Meski begitu, tidak diketahui siapa-siapa pihak yang dikonfirmasi tersebut.

Kasus dugaan korupsi penyimpangan dalam penerbitan obligasi senilai Rp500 miliar dan pembelian obligasi senilai Rp1,4 triliun yang dilakukan oleh oknum pejabat BRK dari tahun 2012-2014 tersebut berdasarkan informasi yang disampaikan masyarakat.

Peningkatan penanganan perkara ke tahap penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau Nomor : Prin-09/N.4/Fd.1/05/2015 tanggal 18 Mei 2015.