Riau Book

- Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tidak lama lagi. Untuk menghadapinya, Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau, akan memiliki peraturan daerah tentang tenaga kerja asing pada 2016.

"Ini penting untuk mengatur keluar masuknya pekerja luar ke wilayah setempat. Tahun ini kami sudah usulkan raperda naker asing ke DPRD, tetapi tidak masuk skala prioritas kemungkinan tahun depan," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru Jonny Sarikoen di Pekanbaru, Sabtu (19/12).

Menurut Jonny, dengan belum dimilikinya Perda Naker asing di Pekanbaru, segala proses keluar masuknya pekerja luar itu kebijakannya masih dari pemerintah pusat.

Bahkan untuk mendapatkan retribusi dari kontrak naker i pemerintah Kota tidak berhak karena semua kebijakan ada di pusat.

Namun jelas Jonny lagi, jika Pekanbaru sudah miliki Perda naker asing maka kewenangan pengaturan dan pelaporan kontrak kerja perusahaan itu harus di daerah.

Jonny menyebutkan dengan Perda naker ini, daerah bisa menerbitkan perpanjangan masa kerja di daerah, kemudian pembayaran retribusi dan sebagainya peraturan terkait naker di daerah sebagai tenaga asing.

"Kami berharap tahun depan raperda yang sudah diusulkan bisa disahkan DPRD," tuturnya.

Menurut Jonny Pekanbaru merupakan kota investasi yang sedang banyak dilirik oleh investor untuk menanamkan modal. Pembangunan infrastruktur listrik, jalan tol dan bangunan gedung bertingkat membutuhkan naker asing selain lokal.

"Biasanya naker berkaitan dan satu paket dengan peralatan dan teknologi yang digunakan," bebernya.

Misalkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap 2x110 MW di Tenayan Raya, melibatkan banyak tenaga asing asal Korea karena mesin pembangkitnya buatan negara tersebut.

"Tentu yang tahu teknologi dan cara memasangnya mereka," ujarnya lagi.

Ia menganalisa masih banyak lagi penyebab naker asing masuk ke Pekanbaru, bisa karena banyak proyek pembangunan infrastruktur, penyertaan modal dan tenaga ahli.

"Pokoknya selagi ada pembangunan kemungkinan menggunakan naker asing ada," tandasnya.

Karena itu menurut hemat Jonny, Pekanbaru sudah saatnya memiliki raperda naker asing agar masalah-masalah terkait hubungan kerja dan sosial pendatang yang mencari nafkah di ibu kota Provinsi Riau ini bisa diatur dan ada landasan hukumnya.

"Kami tahun depan akan susul lagi raperda yang sudah diajukan agar dibahas DPRD," tambahnya. (ant)