Riau Book - Radikalisme melalui berbagai aksi terorisme menjadi salah satu persoalan bear bagi bangsa ini. Maka kemudian untuk mengantisipasinya, dibentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di berbagai wilayah tanah air termasuk Riau.

Terakhir pada Minggu (13/12), FKPT Provinsi Riau telah mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum Pencehagan Terorisme yang ditaja oleh Badan Nasional Penanggulangan Teroris Republik Indonesia di Hotel Grand Clarion Makassar Sulawesi Selatan.

Rapat Koordinasi Nasional Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme 32 provinsi ini langsung dibuka oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Republik Indonesia Saud Usman Nasution.

Pada kesempatan itu, ia mengungkapkan bahwa radikalisme dan terorisme ini muncul disebabkan akar masalahnya adalah dendam, kebencian, ketidakadilan, kesenjangan sosial, kemiskinan, kebijakan yang diskriminatif, residu kebebasan era reformasi maupun kebijakan otonomi daerah dan paham atau ideologi. "Dari akar masalah ini harus dicari solusi dan langkah antisipasi," kata Saud Usman.

Ia juga minta perhatian serius pihak Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme untuk melakukan koordinasi yang intensif kepada tokoh dan elemen masyarakat kita tidak bisa jalan sendiri.

"Disamping itu juga kita harus memanfaatkan kearifan lokal. Kemudian kita harus tahu ciri-ciri gerakan radikal salah satu eksklusif, jika ini dijumpai," kata Kepala BNPT yang turut menganjurkan hendaklah melaporkan kepada pihak aparat keamanan.

Ia berpesan kepada pengurus FKPT Provinsi harus banyak melakukan dialog dengan berbagai kepentingan yang ada di daerah.

Sementara itu Ketua Pelaksana Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Subdit Kewaspadaan Direktorat Pencegahan BNPT Republik Indonesia Andi Intang Dulung mengungkapkan kegiatan ini bertujuan pertama; untuk memutakhirkan dinamika perkembangan terorisme yang ada di daerah; kedua mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan program kerja serta sinergitas kinerja antara FKPT dan BNPT.

Kemudian yang ketiga melakukan problem solving yang dihadapi oleh masing-masing FKPT dalam melakukan upaya upaya pencegahan terorisme di daerah; keempat untuk meningkatkan motivasi pengurus FKPT serta menyamaan visi dan misi dalam melakukan upaya-upaya pencegahan terorisme di daerah; kelima menyusun rencana program kerja FKPT tahun anggaran 2016.

Menurut Andi Intang, kegiatan ini diikuti 256 orang dari 32 FKPT di Indonesia. Narasumber Rakornas FKPT kali ini adalah Kepala BNPT Saud Usman Nasution, Pangdam VII Wirabuana Agus Surya Bakti, Kelompok Ahli BNPT Nasaruddin Umar, Sestama BNPT Abdul Rahman Kadir, Auditor Utama Keuangan Negara I BPK RI Heru Kresna Reza, Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsudin.

Kmeudian juga hadir Ketua Dewan Riset Ditjen Pendidikan Tinggi Kemendikbus Irwan Abdullah, Inspektorat BNPT Amrizal, Dewan Pers Imam Wahyudi, Anwar Sanusi, Hamidin, Irfan Idris, Herwan Chaidir, Didi Sudiana, Suhardi, Kusoy Fadil, Bagus Aryo dan Andi Jamaro Dulung.

Sementara itu Pangdam VII Wirabuana Agus Surya Bakti mengatakan; beberapa persoalan dalam penanggulangan terorisme adalah pertama lemahnya pengawasan perbatasan dari ancaman terorisme; kedua infiltrasi kelompok terorisme melalui lembaga pendidikan baik formal, non formal dan informal.

Selanjutnya yang ketiga yakni rentannya pemuda dari pengaruh paham radikal terorisme ; keempat pemanfaatan media Internet dalam propaganda terorisme; kelima belum adanya pusat data dan informasi yang terkoordinasi terkait dengan pemetaan potensi dan aksi terorisme; keenam belum optimalnya pemberdayaan masyarakat di daerah melalui FKPT; ketujuh kurang optimalnya pembinaan didalam lapas yang dilakukan secara integratif dan kurang optimalnya pembinaan ditengah masyarakat terhadap mantan teroris, keluarga, jaringan dan masyarakat yang berpotensi radikal secara integratif.

Pembukaan Rakornas FKPT di Bumi Angin Mamiri ini di hadiri Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Pangdam VII Wirabuana, Ketua DPRD Sulsel, Ketua MUI Sulsel, Walikota Makassar, Wakapolda.

Sementara itu kepala Bidang Agama FKPT Riau Ahmad Mujahidin mengatakan harus adanya penyelarasan terkait pemahaman teroris dalam perspektif politik ekonomi maupun sosial.

Makna terma terorisme wajib dipahami dalam perspektif yang multidimensional tidak ada diskriminasi dan justifikasi pada kelompok-kelompok agama tertentu yang justru menyebabkan semakin radikalnya kelompok tersebut dalam memahami agamanya. (MC Riau)