RIAUBOOK.COM - Terkait adanya protes sejumlah kepala SMA yang tak terima dijadikan guru biasa, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau Ahyu Suhendra malah mengaku belum menerima laporan atas hal itu.

Seperti diketahui, sebanyak 10 kepala SMA kemarin mendatangi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, memprotes kebijakan Dinas Pendidikan Riau yang mencopot status kepala sekolah menjadi guru biasa.

Mereka menilai, pengangkatan dan pencopotan kepala sekolah, tidak sesuai dengan prosedur. Kebijakan pencopotan itu sendiri terkait dengan pelantikan ratusan kepala sekolah di Gedung Daerah, beberapa waktu lalu.

"Belum terima laporan," kata Ahyu, saat dikonfirmasi melalui telephon selulernya, Rabu (28/2/18).

Meski begitu, Ahyu mengaku akan kembali melakukan kajian soal protes para kepala sekolah jika memang dianggap tak sesuai dengan prosedur.

"Nanti kita kaji lagi seperti apa," ujar Ahyu yang mengaku sedang berada di Jogjakarta.

Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 10 orang Kepala SMA tak terima dirinya diberhentikan sepihak oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Kesepuluh Kepala SMA itu pun mendatangi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, untuk memprotes kebijakan yang dianggap tak adil tersebut.

Kesepuluh Kepsek SMA tersebut, juga mengaku merasa dizolimi. Mereka pun menyebut, tindakan Dinas Pendidikan Riau mencopot kepala sekolah menjadi guru biasa sebagai perlakuan semena-mena.

"Kami tidak menyangka bakal terjadi hal seperti ini. Sebelumnya tak ada penjelasan, tiba-tiba hari ini kami disuruh ambil SK dan hari ini terakhir pengambilannya," kata Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Kabupaten (MKKS) Rokan Hilir Mulawansyah, Selasa (27/2/18).

Pencopotan kepada sejumlah kepala sekolah, tidak lain buntut dari kebijakan Pemerintah Provinsi Riau yang sebelumnya telah melantik dan memutasi ratusan kepala sekolah di Riau.

Ada pun terkait dengan SK yang mereka terima, papar Mulawansyah adalah SK pemberhentian dan SK penempatan baru sebagai guru biasa. SK itulah yang kemudian menggeser posisinya dari dari sekolah, menjadi guru biasa.

"Itu masih menjadi tanda tanya besar kami. Salah kami ini apa. Katanya kami tidak melengkapi persyaratan verifikasi. Masalahnya verifikasi yang mana kami sendiri tidak tahu. Kami sudah tanyakan ke orang Disdik Riau tapi mereka tak mau jawab," ujarnya.

Lebih lanjut, Mulawansya mengaku pihaknya akan melaporkan masalah ini ke instansi berwenang lainnya. Karen menurutnya, prosedur pengangkatan dan pencopotan tidak sesuai dengan prosedur.

Sementara Kepala BKD Riau Ikhwan Ridwan mengaku pihaknya hanya memfasilitasi atas kedatangan sepuluh kepala SMA tersebut. Karena menurutnya, hal-hal berkaitan tekhnis dari kebijakan sepenuhny ada di Dinas Pendidikan.

"Kami cuma memfasilitasi saja. Takhnis kebijakan ada di Dinas Pendidikan," ujarnya.(RB/MC)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau