Riau Book - Mangrove merupakan ekosistem yang esensial untuk memelihara keutuhan wilayah Nasional Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), demikain Guru Besar Tetap Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan IPB, Prof Cecep Kusmana MS.

"Kerusakan ekosistem mangrove di banyak pulau, terutama pulau kecil terluar di Indonesia akan menyebabkan hilangnya atau tenggelamnya keutuhan kedaulatan negara," kata Prof Cecep di Bogor, Jumat (4/12).

Ia menjelaskan, mangrove memiliki banyak fungsi spesifik yang keberlangsungannya bergantung pada dinamika yang terjadi antara ekosistem daratan dan lautan.

"Salah satu fungsi mangrove sebagai proteksi terhadap abrasi, pengendalian intrusi air laut," katanya.

Dikatakannya, berdasarkan informasi terakhir dari Departemen Kelautan dan Perikanan, Indonesia mempunyai 92 buah pulau kecil terluar yang memiliki perbatasan wilayah laut dengan 10 negara yakni Malaysia, Singapura, Australia, Timur Leste, Thailand, Vietnam, Papua Nugini, Palao dan Filipina.

"Keberadaan pulau-pulau ini bergantung pada hutan mangrove yang tumbuh di garis pantai sekeliling pulau-pulau tersebut," katanya.

Menurutnya, pulau kecil terluar Indonesia itu menjadi titik pangkal terluar untuk batas Laut Teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif dan Landasan Kontinen wilayah Indonesia dengan batas wilayah laut negara lain.

"Kerusakan ekosistem mangrove di banyak pulau, terutama pulau kecil terluar, menyebabkan hilangnya atau tenggelamnya keutuhan kedaulatan negara, terjadi pengurangan wilayah serta mengurangi ekonomi dan sosial budaya negara," katanya.

Dikatakannya, dari luasan 7,8 juta hektare kawasan mangrove tersebut sekitar 69 persen atau 5,4 juta hektare dalam keadaan rusak, yang mana sekitar 58 persen dari kawasan mangrove yang rusak tersebut berada di luar kawasan hutan.

"Kerusakan terbesar mangrove berada di Pulau Jawa, bahkan sekarang sudah ada di Sumatera seperti Lampung, dan Aceh. begitu juga di NTB sudah rusak," katanya.

Ia mengatakan, klaim atas Pulau Nipa oleh Singapura juga berawal dari rusaknya mangrove menyebabkan luasan pulau menyusut. Begitu juga klaim pulau antar Indonesia dan Malaysia, dan klaim Tiongkok atas Pulau Natuna. Contoh lainnya Pulau Nunukan pada tahun 1994 kondisi mangrove-nya masih bagus, namun sekarang sudah rusak.

"Ada 10 negara berpotensi "berkelahi" karena hilangnya batas wilayah sebagai akibat rusaknya mangrove di pulau-pulau Indonesia, sehingga batas wilayah menjadi hilang atau tenggelamnya," katanya.

Ada modus untuk merusak batas wilayah dengan membeli kayu mangrove yang dijual oleh pembalak liar, per meter mangrove harganya mencapai Rp18 juta.

"Kalau sekarang jual beli pulau tidak boleh, bisa dengan cara membeli mangrove-nya saja, hancur sudah mangrove dirambah, batas wilayah hilang karena mangrove sebagai penjaga rusak," katanya.

Prof Cecep mengatakan, mangrove berperan penting dalam geopolitik Indonesia, sehingga perlu perhatian serius Pemerintah khususnya Menteri Pertahanan untuk keutuhan batas wilayah NKRI.

"Ini harus menjadi perhatian Kementerian Pertahanan menjaga batas wilayah dengan pemulihan mangrove, karena dengan membangun 'giant water break' justru tidak baik untuk ekosistem mangrove," katanya.

Ia menambahkan, perlu ada kebijakan agar pembangunan di sekitar pantai atau pulau-pulau diwajibkan untuk menanam mangrove dengan sistem kluster dan luasan serta jumlah dihitung berdasarkan 130 kali beda pasang surut rata-rata tahunan.

"Upaya penanaman mangrove harus digalakkan untuk mengembalikan batas wilayah kita, dan melindungi ekosistem pantai dan juga dataran," katanya. (antara)