Riau Book - Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, menilai DPRD tidak punya "nyali" untuk menolak rencana pembangunan Kantor Bupati baru.

"Dalam banyak persoalan, eksekutif dan legislatif Inhil selalu dapat berkompromi. Meski ada penolakan di awal seperti sekarang ini, ujung-ujung saya pastikan akan setuju," kata Sekjen Fokus Ornop Indra Gunawan.

Untuk pembangunan kantor bupati baru polemiknya dinilai masih kecil. Zaman bupati sebelum ini, terutama untuk tiga proyek multiyears, perdebatan di dewan juga sengit. Tapi ujungnya, seluruh fraksi dewan setuju terhadap proyek yang memakan dana hampir 1 triliun tersebut.

"Biasalah panggung politik seperti itu, untuk pencitraan, biar dinilai berpihak ke masyarakat. Babak akhirnya kita sudah tahu," ujarnya.

Penolakan terhadap kebijakan tersebut terus bergulir di masyarakat. Karena masyarakat melihat bahwa saat ini masih banyak kebutuhan yang lebih wajib untuk dipenuhi, terutama untuk sektor pembangunan perekonomian.

"Coba bupati dan anggota dewan tinjau kami ke lapangan. Kami untuk makan saja sulit. Jadi lebih baik dana sebanyak itu dibantu untuk modal usaha kami, biar usaha kamu bisa lebih berkembang," ujar Rosina salah seorang pedagang sayur di Pasar Yos Sudarso Tembilahan.

Sebagaimana informasi yang didapat,  pembangunan Kantor Bupati Inhil yang baru itu akan menelan anggaran Rp 120 milyar dengan sistem multiyears selama tiga tahun. Tahap awal diusulkan anggaran Rp 40 milyar. Sisanya akan dianggarkan ditahun berikutnya.

Sementara itu, beberapa anggota DPRD Inhil yang dimintai tanggapannya terkait hal itu, tidak mau berkomentar di media, walau secara pribadi mereka tidak setuju.

"Secara pribadi saya memang tidak setuju, tapi komentar minta sama pimpinan saja, ya, " kata salah seorang anggota yang minta jangan sebutkan namanya dalam pemberitaan. (MC Riau)