Riau Book - Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Riau telah menetapkan upah minimum kabupaten (UMK) 2016 sebesar Rp2.176.500 dan telah disepakati berdasarkan hasil kesepakatan yang disetujui tim dari wadah komunikasi unsur Tripartit (Apindo, serikat buruh/pekerja dan pemerintah) daerah setempat.

"Hanya saja, pemberlakuan UMK  tahun 2016 tersebut, saat ini Pemkab Pelalawan masih menunggu surat keputusan (SK) pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri). Kita dari kabupaten melalui SK Bupati telah mengajukan kenaikan UMK kepada Plt Gubernur Riau. Dan saat ini, prosesnya tinggal menunggu penetapan saja. Sebab, legalitas tersebut merupakan landasan hukum pemberlakuan UMK bagi pekerja di daerah ini pada tahun 2016 mendatang," kata Kepala Disnakertrans Pelalawan Nasri Fisda Eli MSi, Minggu (29/11) di Pangkalan Kerinci.

Nasri menjelaskan, bahwa dalam implementasi UMK Pelalawan tahun 2016 yang telah direkomendasikan dewan pengupahan Pelalawan sebesar Rp 2.176.500 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 224.500 atau 11,05 persen dari UMK tahun 2015 sebesar Rp 1.952.000 perbulannya.

Ia katakan, penetapan UMK Pelalawan 2016 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, serta surat edaran Kemenakertrans tentang inflasi nasional sebesar 6,83 persen dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 4,67 persen.

Selain itu, lanjut dia, penetapan UMK juga dilandasi dengan survei kebutuhan hidup layak (KLH) pekerja 2016 sebesar Rp 2.001.340.

Jadi, katabya, UMK bagi pekerja di daerah ini pada tahun 2016 mendatang ditetapkan sebesar Rp 2.176.500 perbulannya.

"Saat ini, kita sedang menunggu surat keputusan dari Gubernur Riau. Namun demikian, pada prinsipnya pengesahan penetapan UMK ini tidak akan sampai melewati bulan Desember, karena awal Januari mendatang sudah akan diberlakukan. Sehingga kami masih ada waktu untuk melakukan sosialisasi tentang UMK ini kepada serikat pekerja dan pihak perusahan serta masyarakat secara umum di Kabupaten yang berjuluk Negeri Bono ini," katanya.

Mantan Kepala Dishubkominfo Pelalawan ini menambahkan, bahwa jika nantinya surat keputusan Plt Gubernur tentang penetapan UMK tahun 2016 ini sudah diteken oleh Gubri, maka pihaknya mengimbau seluruh perusahaan untuk dapat mematuhi ketetapan tersebut. Sementara itu, bagi perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan tersebut, maka Disnakertrans akan memberikan tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

:Nantinya, jika SK UMK sudah kita terima dari Plt Gubri, maka kita menghimbau agar perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan dapat melaksanakan dan mentaatinya terhitung mulai 1 Januari tahun 2016 mendatang. Dan jika nantinya ada perusahaan yang membandel, maka kita tidak akan memberikan toleransi dan akan memberikan tindakan tegas jika pihak perusahaan ternyata mengabaikan SK Gubri tentang UMK tersebut.

Untuk itu, kita akan terus mengawal realisasi UMK yang nantinya ditetapkan pemerintah. Dan kita juga nantinya mengharapkan laporan dari pekerja, jika ternyata ada perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan tersebut," pungkasnya. (MC Riau)