Riau Book -Setelah memeriksa puluhan saksi dari petinggi Pemerintah Provinsi Riau dan anggota DPRD Riau dalam kasus suap RAPBD-P Riau 2014 dan ‎RAPBD Riau Tahun 2015, jaksa KPK langsung mengantongi tersangka baru yang bakal menyusul Gubernur Riau (non-aktif) Annas Maamun dan Ahmad Kirjauhari. Nama-nama tersangka baru ini segera diajukan kepada pimpinan KPK di Jakarta.

Demikian disampaikan jaksa KPK Pulung Rinandoro di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Rabu (18/11/2015), usai memeriksa Ahmad Kirjauhari sebagai terdakwa penerima suap Rp1,2 miliar dalam kasus tersebut.

"Usai perkara ini selesai (vonis), maka akan disampaikan (nama tersangka baru) kepada pimpinan," kata Pulung menjawab pertanyaan usai persidangan anggota DPRD Riau periode 2009-2014 itu.

Hanya saja, Pulung tidak menyebut berapa nama tersangka baru yang sudah dikantonginya. Ia menyebut itu rahasia dan akan dilakukan gelar perkara oleh pimpinan KPK sebelum pengumuman tersangka.

‎Yang pasti, tegas Pulung, tersangka baru dimaksud merupakan penerima aliran uang dari terdakwa Ahmad Kirjauhari, dimana uang itu sebelumnya diserahkan Annas Maamun.

"Tersangka baru yang diusulkan adalah penerima uang," ucapnya.

Tak hanya itu, Pulung juga akan mengungkap inisiato suap kepada sejumlah anggota DPRD Riau, termasuk yang merencanakan suap. Nama inisiator ini akan dimasukkan dan dibacakannya sewaktu pembacaan tuntutan pidana terhadap Ahmad Kirjauhari.

"Inisiatornya nanti kami sampaikan di tuntutan," tegasnya.

Sebelumnya dalam sidang terungkap aliran dana dari Annas Maamun yang diserahkan ke Ahmad Kirjauhari. Salah satu diantaranya mantan Ketua DPRD Riau, Johar Firdaus. Politisi Golkar ini disebut menerima uang dari Ahmad Kirjauhari sebesar Rp155 juta.

Masih ada juga nama lainnya yang terungkap, dan sudah mengembalikan uang dimaksud kepada KPK. Mereka adalah Riki Hariansyah, Ahmad Kirjauhari, Solihin Dahlan, dan Gumpita.

Total keseluruhan uang yang dikembalikan Rp 200 Juta. Rinciannya, Rp 100 Juta dari Terdakwa Ahmad Kirjauhari, Rp60 Juta dari Riki, Rp30 Juta dari Solihin Dahlan, dan Rp 10 Juta dari Gumpita.

Dalam kasus ini, Ahmad Kirjauhari didakwa menerima uang Rp1,2 miliar untuk pengesahan APBD tersebut. Hanya saja, terdakwa mengaku hanya menerima Rp900 juta dan sudah dibagikan kepada sejumlah anggota dewan kala itu.