Riau Book - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar, Riau, harus hilang Rp700 miliar sebagai dampak pemangkasan Dana Bagi hasil (DBH) minyak dan gas bumi. Namun menurut Bupati Jefry Noer, itu bukan menjadi hambatan untuk membangun daerah dan menyejahterakan masyarakat.

Sebelumnya APBD Kampar itu ada sebesar Rp2,5 triliun, namun akibat pemangkasa DBH, berkurang sebesar Rp700 miliar. Walau anggaran menyusut, seluruh Sartuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus tetap bisa memaksimalkan anggaran yang tesedia," kata Bupati Kampar Jefry Noer saat memimpin rapat percepatan Aanggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kampar tahun 2015 di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Kampar, Bangkinang, Selasa (17/11).

Jefry Noer mengatakan, ada banyak cara untuk tetap memaksimalkan program meski dengan anggaran yang terbatas. Salah satunya yakni dengan "jurus" kain sarung.

"Saat ini Pemda Kampar dalam kondisi sulit, sama halnya dengan menggunakan kain sarung untuk tidur. Tutup kepala namun kaki terbuka, tutup kaki namun kepala terbuka. Maka agar sarung tersebut juga bisa kita gunakan maksimal, kita tidur dengan cara bergelung, karena apabila sarung dijahit bukan sarung lagi namanya," kata dia.

Dengan pemangkasan anggaran ini, dmeikian Jefry, maka setiap SKPD diminta untuk menjalankan program potensial yang mengutamakan kepentingan atau untuk kesejahteraan masyarakat.

"Jangan kita terfokus kepada infrastrukur apabila dana minim, tetapi fokus kepada Tri Zero. Karena untuk apa jalan-jalan di Kmapar bagus-bagus tetapi masyarakatnya ternyata banyak yang miskin. Kalau jalan yang bagus hanya segelintir masyarakat yang akan menikmatinya," kata dia.

Salah satu program jitu yang saat ini telah dilaksanakan dan layak untuk digencarkan menurut dia adalah Rumah Tangga Mandiri Pangan dan Energi (RTMPE). Program ini difokuskan untuk menekan angka kemiskinan, pengangguran dan rumah kumuh.

Jika ada sebanyak 5.000 RTMPE saja di Kabupaten Kampar atau sekitar 20 RTMPE di setiap desa/kelurahan, maka manfaatkan akan sangat besar, tidak saja untuk yang menjalankannya, namun juga masyarakat yang ada di sekitarnya.

"Masyarakat mandiri yang menjalankan RTMPE nantinya juga hanya tinggal membeli beras, minyak goreng, kopi, gula. Tidak risau lagi dengan kelangkaan gas elpiji karena di RTMPE sudah ada biogas yang dapat digunakan untuk memasak dan bahkan energi listrik rumah tangga," katanya. (RB/rls)