RIAUBOOK.COM - Di tengah kondisi anggaran yang sangat terbatas, dengan mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) rasanya tidak akan mencukupi akibat pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat.

Untuk mengantisipasi hal itu, Bupati Kampar Azis Zaenal melakukan terobosan dan inovasi untuk upaya percepatan pembangunan dengan memboyong beberapa orang Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berjuang dan merebut dana dari pusat.

Dalam rombongan itu, Bupati Kampar tampak membawa Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Edward, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kampar Kholidah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kampar Azwan dan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura Henry Dunan.

Bupati dan rombongan diterima langsung oleh Direktur Dana Perimbangan Putut Hari Satyaka di Kementerian Keuangan Jakarta, untuk mengkonsultasikan tentang Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2018, Kamis (08/06/2017).

Pada kesempatan itu, Bupati Kampar sempat memaparkan ekspose Pemkab Kampar tentang kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar dan kebutuhan Kampar akan pembangunan.

Ia sangat berharap agar DAK untuk Kampar yang telah diajukan dalam bentuk proposale-planningsebanyak 840 M terdiri dari dana regular dan penugasan, dapat diterima dan direalisasikan oleh pusat pada tahun 2018.

"Pemerintah Kabupaten Kampar siap untuk mengadakan perbaikan dan penambahan data apabila diperlukan, ini benar-benar kebutuhan bukan keinginan,'' ujarnya.

Sementara itu, Direktur Dana Perimbangan Putut Hari Satyaka akan menyampaikan dan membicarakan lebih lanjut tentang usulan Pemkab Kampar tersebut dengan Kementerian teknis terkait. Ia menyarankan agar Pemkab juga aktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kementerian terkait.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan tentang kemungkinan penurunan sejumlah sumber dana di APBN 2018 mendatang. Oleh karena itu, ia berpesan agar pemerintah daerah dapat melakukan efisiensi, diantaranya efisiensi terhadap belanja pegawai. (RB/RI)