Riau Book -Sidang suap APBD-P 2014 dan RAPBD Riau 2015 dengan terdakwa Ahmad Kirjauhari kembali digelar di Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Mantan anggota DPRD Riau itu mendengarkan tujuh orang saksi yang dihadirkan jaksa KPK.

Dalam sidang kali ini, terungkap bahwa awalnya sejumlah anggota DPRD Riau ingin menyandera pengesahan APBD tersebut kalau Gubernur Riau (non-aktif) Annas Maamun tidak mengakomodir aspirasinya. Aspirasi ini terdiri dari berbagai item, salah satunya proyek.

Hal ini membuat Annas Maamun harus mengkoreksi ulang draf APBD-P dan RAPBD yang sudah diusulkan, bahkan sudah ditandatangani momerandum of understanding-nya (MoU).

"Setelah ada MoU, Pak Annas kembali mengkoreksi draf yang telah diusulkan. Ada beberapa item yang ditambah dan dikurangi," terang Roni, Kasubbag Bidang Program dan Perencanaan KSP BAPPEDA, kepada majelis hakim yang diketua Masrul SH.

Roni menceritakan, draf RAPBD-P 2014 dan RAPBD Riau 2015 diajukan pada Juni 2014. Beberapa bulan kemudian ditandatangi Mou. Selanjutnya ada perubahan yang dilakukan Annas sewaktu berada di Cibubur, dan Pekanbaru.

"Perubahan draf dilakukan karena ada aspirasi anggota DPRD yang belum terakomodir. Makanya dilakukan perubahan supaya permintaan anggota DPRD Riau tadi dimasukkan dalam draf," katanya.

"Ada beberapa item yang dicoret oleh Pak Annas dan kemudian diganti. Hal ini dilakukan Pak Annas sewaktu berada di Cibubur. Kadang ada juga yang dilakukan di Pekanbaru," tambahnya.

Adannya perubahan draf ini juga diaminkan oleh Abduh, Kabag Administrasi Perencanaan Sekdaprov Riau. Pria yang kini menjabat Sekretaris Bappeda itu mengantarkan draf yang telah diubah itu kepada Kepaloa Bappeda, M Yafiz.

"Saya yang mengantarkan draf itu, kemudian dirubah. Setelah dirubah saya serahkan lagi kepada Kepala Bappeda, Pak Yafiz," katanya.

Selain dua orang tersebut, saksi lain yang dihadirkan adalah Julian Marza (Aan), honorer Subag Perencanaan Bappeda Riau, Armi Sanjaya sebagai PNS Staf Komisi D DPRD Riau, Dimas Prasetya, honorer Badan Pengembangan Aset Daerah, Catur Hariyadi, PNS Bappeda Riau, dan Yayat Hidayatullah, PNS di Sekdaprov Riau.

Dalam kasus ini, terdakwa Ahmad Kirjauhari diduga menerima suap Rp1,2 miliar dari Annas Maamun. Uang itu digunakan sebagai upah pengesahan RAPBD-P 2014 dan RAPBD Riau 2015.