RIAUBOOK.COM - Praktek tindak pidana korupsi dengan kebijakan diskresi selalu disalah artikan, demikian Asisten Pidana Khusus Kejati Riau, Sugeng Riyanta mengatakan.

Kata dia lagi, pelaku tindak pidana korupsi sering kali berlindung dengan alasan kebijakan diskresi.

Tahukah? lanjut dia, bahwa setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintah bertujuan untuk, melancarkan penyelenggaraan pemerintah, mengisi kekosongan hukum.

"Diskresi harus ada tujuan yang jelas manakala menghadapi persoalan yang sifatnya susah dipecahkan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan," ujarnya, saat Sosialisasi TP4D dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Selatpanjang, Metanti, baru-baru ini.

Diskresi diterapkan bila dalam peraturan perundang-undangan memberikan pilihan, tidak mengatur atau tidak lengkap seperti adanya stagnasi pemerintahan, sebagaimana klausul Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014.

Dikatakannya, pejabat Tata Usaha Negara perlu memahami arti dari Diskresi, yakni kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri. Diskresi dibolehkan jika tidak bertentangan dengan aturan diatasnya, dan harus dilakukan secara cermat dan akurat serta telah melalui kajian yang mendalam.

"Jangan sampai kebijakan diskresi menjadi topeng pelaku tindak pidana korupsi," ingatnya.

Sugeng juga menjelaskan beberapa tindak pidana korupsi yang terkadang tidak disadari telah dilakukan oleh aparatur pemerintahan, yang harus dihindari jika tidak ingin tersangkut kasus pidana korupsi, meskipun tidak secara langsung merugikan keuangan negara.

Dicontohkannya, seperti membangun sebuah konstruksi bangunan yang seharusnya kuat, namun karena ingin mendapatkan keuntungan lebih kontraktor nakal mengurangi spek, akhirnya bangunan ambruk, sehingga pemborong dapat dipidana.

Contoh lainnya, aparatur sipil negara yang turut serta dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa, dimana ASN yang bersangkutan membeli bahan-bahan pada toko miliknya sendiri, hal ini melanggar Pasal 12 huruf i UU Nomor 31 tahun 1999.

Jerat pidana korupsi lainnya, seperti proyek yang dikerjakan oleh ASN bersangkutan atau keluarganya, pemalsuan surat-surat syarat administrasi pemeriksaan, pungli serta menguasai barang milik pemerintah yang sudah tidak menjadi haknya.

Kegiatan sosialisasi itu dikemas dalam Kunjungan Kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Uung Abdul Syakur SH MH beserta jajaran, dalam rangka memberikan pemaparan dan pemahaman terkait tindak pidana korupsi dan Diskresi dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah.

Diharapkan melalui sosialisasi itu, praktek tindak pidana korupsi dapat diantisipasi dan aparatur pemerintahan di Kepulauan Meranti memahami secara jelas terkait kebijakan mengeluarkan Diskresi terhadap suatu persoalan saat melayani kepentingan masyarakat. (RB/MC)